Indonesia dan Asian Development Bank Sepakat Percepat Pensiun Dini PLTU

Jakarta – Ada berita baik di tengah kesulitan pemerintah mencari sumber pendanaan program transisi energi untuk mempercepat pelaksanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang umurnya sudah jadul.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, telah terjadinya salah satu kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) dalam Conference of the Parties 28 (COP-28) UNFCCC Dubai.

“Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) sepakat untuk mempercepat pelaksanaan pensiun dini PLTU di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM),” jelasnya, dikutip Minggu, 10 Desember 2023.

Diketahui, ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi.

Baca juga: Bos OJK Incar 99 PLTU Berbasis Batu Bara Ikut Perdagangan Bursa Karbon

Ia menjelaskan, kesepakatan itu dilakukan melalui penandatanganan MoU terkait Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi. MoU bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju Net Zero Emission (NZE) melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). 

“PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama dengan PT Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB) dan Indonesia Investment Authority (INA) mempercepat penghentian operasional PLTU Cirebon Power berkapasitas 1 x 660 megawatt (MW),” jelasnya.

Lanjutnya, melalui kesepakatan pensiun dini ini, PLTU Cirebon yang awalnya beroperasi hingga 2042 akan dipercepat pensiun pada 2035. Kesepakatan ini merupakan wujud kolaborasi antara pihak swasta, BUMN, Pemerintah dan stakeholder global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060.

Menurutnya, salah satu syarat untuk mencapai NZE adalah 100 persen pembangkit listrik harus menggunakan EBT, padahal hingga kini (PLN) masih menggunakan 56 persen energi batu bara dalam bauran energi. 

“PLN masih harus kerja keras mencari pendanaan untuk membiayai program pesiun dini seluruh PLTU energi batu bara dengan menggati pembangkit EBT,” paparnya.

Untuk pembiayaan pensiun dini tersebut kata Fahmy, PLN perlu memperluas kerja sama dengan investor untuk investasi di pembangkit listrik EBT. Ketersediaan resources EBT yang berlimpah ruah di tanah air mestinya menjadi daya tarik bagi investor. 

Baca juga: Sri Mulyani Restui Suntik Mati PLTU Batu Bara Pakai APBN, Ekonom Celios: Jangan Jadi Beban Utang Baru

“Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan dan memberikan fiscal incentives kepada investor,” imbuhhnya

Sebab kata dia, keberhasilan program pension dini itu akan mewujudkan 100 peresen pembangkit listrik EBT, yang menjadi syarat pencapaian NZE. 

Dengan pencapaian tersebut, tidak diragukan lagi PLN memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian NZE pada 2060. (*)

Editor: Galih Pratama