Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Indonesia berhasil memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB), dari posisi 106 menjadi 91.
Perbaikan posisi tersebut dilakukan dengan memanggil semua kementerian dan lembaga (K/L) beserta pemerintah daerah (Pemda).
“Kita tahun lalu itu membaik dari posisi yang tidak menarik, dari posisi 106 menjadi 91. Itu terus kita kerjakan dari Februari 2016 dengan memanggil semua K/L dan Pemda, utamnya Jakarta dan Surabaya,” ujar Darmin dalam acara Infobank 100 Fastest Growing Company Awards 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.
Dia menjelaskan, EODB diukur dari 10 kriteria kemudahan berusaha. Mulai dari kemudahan investor membangun usaha di suatu negara hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak.
Pemerintah sendiri akan terus mempermudah investor untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Darmin menyebut tahun ini peringkat EODB Indonesia harus lebih baik ketimbang Vietnam.
“Sekarang kita sudah mulai lagi untuk memperbaiki (peringkat EODB) karena kita sudah bertekad tahun ini akan lebih baik lagi (menyusul) yang terdekat, Vietnam, ada di posisi 82 atau 83. Tahun ini atau tahun depan kita harus lebih baik dari posisi Vietnam,” tegas Darmin.
Seperti diketahui, sejak September 2015 pemerintah mulai meluncurkan paket kebijakan untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Debirokratisasi menjadi poin penting paket kebijakan yang saat ini sudah ada 14 jilid.
Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggenjot investasi dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi prodram unggulan BKPM menarik investasi. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More