Ilustrasi Industri fintech P2P lending. (Foto: istimewa)
Jakarta – Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan surga tersendiri bagi industri fintech (financial technology).
“Sebagai negara kepulauan dengan penduduk yang mencapai 260 juta akan sangat berat jika layanan keuangan harus ada fisik di daerah-daerah rural,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, 16 Juli 2019.
Walau ini dapat menjadi peluang, Wimboh mengklaim terus melakukan mitigasi resiko dari fintech dengan mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology.
Sebagai informasi saja, hingga 31 Mei 2019 total jumlah penyelenggara fintech peer to peer landing yang telah terdaftar dan berizin adalah sebanyak 113 perusahaan.
Wimboh berharap tekhnologi tersebut dapat dimanfaatkan namun regulator tetap mengedepankan mitigasi resiko sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bagaimana kita bisa mengoptimalkan kehadiran fintech ini untuk masyarakat tapi juga memitigasi resikonya dan anti money laundry,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting BSN menggelar Developer Gathering 2026 di empat kota sebagai langkah strategis menjadikan developer… Read More
Poin Penting BCA Insurance luncurkan BIG (BCA Insurance Guard) sebagai aplikasi mobile untuk mempermudah nasabah… Read More
Poin Penting Dalam waktu kurang dari setahun sebagai bank emas, total nasabah bisnis emas BSI… Read More
Poin Penting Sepanjang 2025, BCA Digital menyalurkan kredit Rp8,6 triliun atau tumbuh 38 persen secara… Read More
Poin Penting IHSG sempat turun tajam hingga 7.654 dan memicu trading halt dua kali akibat… Read More
Poin Penting Amartha optimistis pembiayaan UMKM, khususnya segmen ultra mikro, tetap tumbuh karena kebutuhan modal… Read More