Ekonomi Digital

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda Naik 42,21%, BI Apresiasi Capaian P2DD

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai capaian terhadap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah menujukan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terbukti dari pertumbuhan indeks eletronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) sebesar 42,21%.

“Yang sukses melakukan TP2DD, hasilnya apa? Penerimaannya semakin meningkat pengeluarannya semakin juga cepat, ekonominya tumbuh semakin bagus, rakyatnya senang. TP2DD yang dikembangkan para gubernur walikota dan bupati memang hebat,” ucap Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rakornas P2DD di Jakarta, 6 Desember 2022.

Kemudian, Perry menambahkan bahwa pemerintah daerah yang telah melakukan elektronfikasi keuangan daerah penurunan penerimaannya jauh lebih sedikit atau tingkat kontraksi penerimaan daerahnya rata-rata sebesar 6,6% dibandingkan pemerintah daerah di tahap lainnya.

“Realisasi belanja daerahnya juga semakin bagus terbukti bahwa transaksi pajak 94% sudah dielektronifikasikan, kemudian juga retribusi banyak ke daerah sudah 74,7%, masih banyak ruang untuk menaikkan retribusi di daerah ini dengan elektronifikasi,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, jenis transaksi pemerintah daerah yang sudah dielektronifikasikan seperti belanja langsung sudah mencapai 96,4%, sedangkan pada belanja tidak langsung telah menyentuh presentase sebesar 95,9%.

“Itu makanya melalui forum ini, (daerah) yang sudah bagus semakin diperluas yang belum bergabung cepat-cepat bergabung, yang sudah bergabung tapi programnya, belum cepat, belum luas, mari kita terus dorong,” ujar Perry.

BI juga terus melakukan navigasi digitalisasi dan mendukung P2DD melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, diantaranya regulatory reform, BI Fast untuk infrastruktur fast payment, kemudian standar nasional open API (SNAP) untuk mendorong interlink antar bank dan fintech.

Di samping itu, BI juga mendukung melalui quick response code Indonesia standard (QRIS) sebagai akselerasi digital sistem pembayaran dan kartu kredit pemerintah domestik untuk inovasi digital pembayaran dalam mendukung transaksi belanja pemerintah daerah. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

1 hour ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

1 hour ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

3 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

3 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

5 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

5 hours ago