Jakarta–Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai target asumsi pemerintah akan pertumbuhan Ekonomi 5,4 persen di 2018 sangat sulit tercapai. Mengingat masih banyak PR pemerintah di 2016-2017 yang belum maksimal, salah satunya terkait belanja negara.
Apalagi lanjut Enny, jika mengacu dengan strategi pemerintah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018, nampaknya sangat tidak realistis.
“Bayangkan penerimaan negara di RAPBN 2018 dipatok Rp1.600 triliun. Sementara adanya program tax amnesty saja penerimaan negara hanya sebesar Rp1.100-Rp1.200 triliun. Nah itu nutupnya dari mana gap itu,” kata Enny kepada Infobank, Jumat, 18 Agustus 2017.
Untuk memenuhi target tersebut kata Enny salah satu hal yang mungkin harus dilakukan pemerintah yakni perkuat sektor manufatur dan pertanian. Ia menilai pemerintah kedepan harus terlebih dahulu menggeliatkan dunia usaha.
Dengan begitu pemenuhan lapangan pekerjaan kedepan bisa lebih baik lagi. Dan roda ekonomi bisa semakin positif. “Oleh sebab itu realisasi postur di belanja negara harus bisa lebih baik lagi. Jangan sampai mengorbankan beberapa sektor yang justru membutuhkan. Apalagi beban utang luar negri, menurut itung-itungan kita mencapai angka 16 persen,” jelas Enny.
Sekadar informasi, pemerintah telah menyerahkan daftar asumsi makro RAPBN tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Adapun pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar Rp13.500 per USD.
Sedangkan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada 2018 diperkirakan sekira 5,3 persen serta asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD48 per barel.
Sementara defisit di outlook 2017 sebesar 2,67 perseb pada 2018 dipatok sebesar 2,19 persen serta alokasi pembayaran utang juga lebih kecil dari 2017 sebesar Rp362,9 triliun menjadi Rp325,9 triliun di RAPBN 2018. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Bank BJB memperpanjang kerja sama dengan TNI untuk memperluas layanan keuangan bagi personel.… Read More
Poin Penting Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku… Read More
Poin Penting Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 berada di level optimis 122,9, meski turun… Read More
Poin Penting KB Bank mengintegrasikan layanan keuangan (perbankan, investasi, asuransi) untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang… Read More
Poin Penting Pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu dioptimalkan agar tepat sasaran dan adil bagi masyarakat… Read More
Poin Penting Kemenhub menerapkan kehadiran 40 persen pegawai per hari untuk memastikan layanan transportasi tetap… Read More