Ekonom INDEF.
Jakarta – Memasuki tahun politik, kondisi perekonomian di Indonesia diprediksi akan mencemaskan. Suhu politik yang kini mulai memanas, dikhawatirkan berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, berkaca dari dua kali penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dia mencatat, pada Pemilu 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, sedangkan di Pemilu 2019 sebesar 5,02%.
“Secara umum, Pemilu (tahun politik) belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Avi, sapaan akrab Avialiani dalam Diskusi Publik Bersama Ekonom Senior INDEF, Kamis, 2 Maret 2023.
Menurutnya, tahun politik tak ada kaitannya terhadap ekonomi, karena sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Tanah Air tetap positif. Dia menilai, masyarakat kini lebih dewasa dan menganggap hajatan politik sebagai hal yang biasa.
“Yang penting buat masyararakat, adalah jangan ganggu saya,” ujarnya.
Namun, kata Avi, yang harus menjadi perhatian adalah mengenai soal kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena mayoritas kontribusinya berasal dari masyarakat kelas atas. Sementara di kelas bawah masih tertinggal.
“Setelah ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan itu sangat penting. Jangan sampai pertumbuhan tinggi, kesenjangan makin tinggi tidak bagus. Jadi kita prediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini di angka 4,8 – 5,1%,” ungkap Avi.
Sementara, dari sisi penyaluran kredit, Avi mengatakan, penurunan kredit tejadi saat masa pandemi pada 2020. Setahun kemudian, penyaluran kredit mulai tumbuh, meski di bawah 5%. Baru pada tahun lalu, kredit rebound hampir 11%.
“Ekonomi dan pertumbuhan kredit itu beringian, makanya di sini butuh peranan kebijakan yang tepat. Kita harus banya bicara kebijakan demand side. Kalau supply side, sering kali tidak ada demand. Jadi, asalkan ada kebijakan yang bagus, ekonomi juga tak akan berpengaruh,” jelasnya.
Kebijakan pemerintah yang berkesinambungan juga akan mendorong investor untuk berinvestasi. “Orang itu biasanya takut dalam investasi itu karena biasanya kalau sudah mulai ganti presiden, policy-nya juga berubah. Ini memang perlu penguatan dalam Bappenas kita,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More