Moneter dan Fiskal

INDEF: Tahun Politik Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta –  Memasuki tahun politik, kondisi perekonomian di Indonesia diprediksi akan mencemaskan. Suhu politik yang kini mulai memanas, dikhawatirkan berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, berkaca dari dua kali penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dia mencatat, pada Pemilu 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, sedangkan di Pemilu 2019 sebesar 5,02%.

“Secara umum, Pemilu (tahun politik) belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Avi, sapaan akrab Avialiani dalam Diskusi Publik Bersama Ekonom Senior INDEF, Kamis, 2 Maret 2023.

Menurutnya, tahun politik tak ada kaitannya terhadap ekonomi, karena sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Tanah Air tetap positif. Dia menilai, masyarakat kini lebih dewasa dan menganggap hajatan politik sebagai hal yang biasa.

“Yang penting buat masyararakat, adalah jangan ganggu saya,” ujarnya.

Namun, kata Avi, yang harus menjadi perhatian adalah mengenai soal kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena mayoritas kontribusinya berasal dari masyarakat kelas atas. Sementara di kelas bawah masih tertinggal.

“Setelah ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan itu sangat penting. Jangan sampai pertumbuhan tinggi, kesenjangan makin tinggi tidak bagus. Jadi kita prediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini di angka 4,8 – 5,1%,” ungkap Avi.

Sementara, dari sisi penyaluran kredit, Avi mengatakan, penurunan kredit tejadi saat masa pandemi pada 2020. Setahun kemudian, penyaluran kredit mulai tumbuh, meski di bawah 5%. Baru pada tahun lalu, kredit rebound hampir 11%.

“Ekonomi dan pertumbuhan kredit itu beringian, makanya di sini butuh peranan kebijakan yang tepat. Kita harus banya bicara kebijakan demand side. Kalau supply side, sering kali tidak ada demand. Jadi, asalkan ada kebijakan yang bagus, ekonomi juga tak akan berpengaruh,” jelasnya.

Kebijakan pemerintah yang berkesinambungan juga akan mendorong investor untuk berinvestasi. “Orang itu biasanya takut dalam investasi itu karena biasanya kalau sudah mulai ganti presiden, policy-nya juga berubah. Ini memang perlu penguatan dalam Bappenas kita,” pungkasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago