Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp15.500 per USD.
Proyeksi tersebut tidak seoptimis pemerintah, di mana nilai tukar rupiah di dalam asumsi makro ekonomi pada 2024 berada di level Rp15.000 per USD.
Baca juga: Bos BI Pede Nilai Tukar Rupiah Stabil di 2024, Ini Pendorongnya
“Kemungkinan rupiah itu Rp15.500 per USD, dengan pertimbangan rata-rata tahunan, jadi kalau dalam real-nya ditemukan ternyata bisa mencapai Rp16.000 itu ada momen-momen semacam ini, tapi rata-rata secara setahun kemungkinan Rp15.500, jadi Rp500 di atas asumsi makro di APBN 2024,” ujar Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu 6 Desember 2023.
Eko melanjutkan, hal tersebut disebabkan oleh suku bunga bank sentral AS atau The Fed yang masih akan tinggi dalam jangka waktu yang lama atau higher for longer.
“Arah dari Fed Funds Rate akan masih stay di level yang tinggi sampai pertengahan 2024, itu akan memberikan dinamika di sektor keuangan,” jelas Eko.
Baca juga: Berkat Ini, Nilai Tukar Rupiah Kini Tak Lagi Terdepresiasi
Selain itu, faktor lainnya, yakni semakin menipisnya peningkatan harga komoditas global sebagai bagian pundi-pundi ekspor, moderatnya laju investasi di tahun pemilu, serta risiko capital outflow yang masih bisa terjadi seiring suku bunga acuan The Fed yang tinggi.
“Beberapa isu geopolitik juga bisa berpengaruh bahkan mungkin dinamika pemilu itu sendiri juga akan mempengaruhi nilai tukar ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More