Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan terus mengimbau pelaku usaha agar tidak terus memantau dan menunggu (wait and see) untuk melakukan ekspansi bisnis di tahun politik 2018 ini.
Hal tersebut disampaikannya guna pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan tahun politik tidak menganggu pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada dua hal yang membuat para pelaku bisnis menahan ekspansi bisnisnya di tahun politik 2018. Salah satunya ialah kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Pengusaha masih banyak yang bilang wait and see ya karena kondisi pilkada sekarang beda kondisinya dengan pilkada sebelumnya. Kondisi ekonomi kita di tahun politik sebelum 2014 dan 2009 terus tumbuh bahkan pertumbuhan ekonomi bisa bisa 6 persen sekarang sulit untuk capai itu,” jelas Bhima pada tema yang dia bawakan “Distrupsi Ekonomi di Tahun Politik” di Ayana MidPlaza Jakarta, Kamis 25 Januari 2018.
Dirinya menilai, para pelaku usaha masih belum yakin terhadap kondisi perekonomian nasional terlebih tahun ini akan berlangsung Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 kota. Terlebih pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tumbuh namun lambat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal III 2017 sebesar 5,06 persen atau lebih tinggi dari kuartal I dan kuartal II yang masing-masing tercatat 5,01 persen.
Ekonom yang juga anggota dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menambahkan, faktor kedua yang menghambat pelaku usaha ialah kondisi industri pengolahan yang terus menunjukkan angka perlambatan dimana pada tahun ini industri pengolahan hanya tumbuh 4,3 persen.
“Sehingga sektor industri pengolahan tidak lagi diminati, saat ini lebih banyak berpikir menjadi importir,” tambah Bhima.
Sebagaimana diketahui industri pengolahan sendiri merupakan penyerap sektor tenaga kerja, sekaligus salah satu sektor industri strategis. Selain itu ironisnya, saat ini porsi industri pengolahan terus turun kontribusinya di bawah 20 persen terhadap PDB nasional. (*)
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More