INDEF: Nilai Investasi Farmasi RI Masih Rendah

Jakarta– Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawadaya menyebut, Pemerintah harus meningkatkan nilai investasi khususnya pada sektor farmasi. Hal tersebut seiring dengan masih rendahnya investasi pada bidang tersebut.

Dirinya bahkan mengungkapkan, investasi asing di sektor kimia dan farmasi tersebut telah mengalami penurunan sebesar 25% pada tahun 2018. Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan angka investasi tersebut.

“Menariknya imbasnya ekspor dari industri farmasi masih sangat minim. Lagi pula menurut catatannya industri farmasi juga masih membebani dengan impor bahan baku yang mencapai 90% lebih,” kata Berly di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Selasa 2 Juli 2019.

Dia menambahkan, angka investasi dalam bidang farmasi dalam negeri masih kalah saing bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Singapura.

Menurutnya, guna meningkatkan investasi sektor farmasi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus segera mereview regulasi yang tertuang pada Permenkes No 1010/MENKES/PER/XI/2008.

Sebagai informasi, BKPM sendiri mencatatkan angka investasi hingga kuartal I-2019 dalam sektor kimia dan farmasi sebesar Rp1,06 triliun pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta US$314 juta pada Penanaman Modal Asing (PMA). (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago