Jakarta — Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menyampaikan kritiknya terhadap kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang lambat. Terlebih anggaran kesehatan pada 2021 dinilai masih sangat rendah untuk menangani wabah penyakit akibat virus corona itu.
Didik bahkan menyebut kebijakan Pemerintah dalam sektor kesehatan tidak seimbang atau oleng. Terlebih anggaran kesehatan di 2021 malah dipangkas sementara anggaran infrastruktur terus ditambah.
“Presiden Jokowi untuk anggaran infrastruktur mulus tak ada hambatan, kalau untuk kesehatan saya bilang kebijakan Pemerintah itu oleng!” kata Didik pada acara diskusi pelatihan Infobank Institute dengan tema Antisipasi Resesi Ekonomi: New Business Model Perbakan dan Duni Usaha ditengah Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis, 24 September 2020.
Didik juga mengkritisi kebijakan Pemerintah dalam sektor kesehatan belum menyentuh secara menyeluruh. Hal tersebut tercermin dari masih mahalnya harga tes usab atau swab di masyarakat. Menurutnya, tingginya harga tes swab akibat belum ada subsidi dari Pemerintah.
“Swab seluruh masyarakat masih mahal tidak gratis, itu stimulus apa? Peningkatan anggaran di kesehatan itu sudah digabung antara pemulihan ekonomi dengan kesehatan,” kata Didik
Sebelumnya tercatat dalam RAPBN 2021, anggaran infrastruktur naik dari Rp281,1 triliun (2020) menjadi Rp414 triliun tahun depan. Pemerintah bahkan mengajukan lebih besar ke DPR, Rp419 triliun. Di sisi lain, anggaran kesehatan dipangkas dari Rp212,5 triliun (2020) menjadi Rp169,7 triliun (2021). (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More