News Update

Indef: Kebijakan Jokowi di Sektor Kesehatan Oleng!

Jakarta — Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menyampaikan kritiknya terhadap kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang lambat. Terlebih anggaran kesehatan pada 2021 dinilai masih sangat rendah untuk menangani wabah penyakit akibat virus corona itu.

Didik bahkan menyebut kebijakan Pemerintah dalam sektor kesehatan tidak seimbang atau oleng. Terlebih anggaran kesehatan di 2021 malah dipangkas sementara anggaran infrastruktur terus ditambah.

“Presiden Jokowi untuk anggaran infrastruktur mulus tak ada hambatan, kalau untuk kesehatan saya bilang kebijakan Pemerintah itu oleng!” kata Didik pada acara diskusi  pelatihan Infobank Institute dengan tema Antisipasi Resesi Ekonomi: New Business Model Perbakan dan Duni Usaha ditengah Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis, 24 September 2020.

Didik juga mengkritisi kebijakan Pemerintah dalam sektor kesehatan belum menyentuh secara menyeluruh. Hal tersebut tercermin dari masih mahalnya harga tes usab atau swab di masyarakat. Menurutnya, tingginya harga tes swab akibat belum ada subsidi dari Pemerintah.

“Swab seluruh masyarakat masih mahal tidak gratis, itu stimulus apa? Peningkatan anggaran di kesehatan itu sudah digabung antara pemulihan ekonomi dengan kesehatan,” kata Didik

Sebelumnya tercatat dalam RAPBN 2021, anggaran infrastruktur naik dari Rp281,1 triliun (2020) menjadi Rp414 triliun tahun depan. Pemerintah bahkan mengajukan lebih besar ke DPR, Rp419 triliun. Di sisi lain, anggaran kesehatan dipangkas dari Rp212,5 triliun (2020) menjadi Rp169,7 triliun (2021). (*)

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Tandatangani Kerja Sama, Pemkab Serang Resmi Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More

8 hours ago

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

9 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

10 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

10 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

10 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

10 hours ago