Indef: Impor Bawang Putih Bulog Timbulkan Moral Hazard

Jakarta – Keputusan menugaskan Bulog untuk mengimpor bawang putih guna menstabilkan harga komoditas dipandang tidak akan efektif. Alih-alih bisa menurunkan harga, pemberian diskresi kepada Bulog justru dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard. Pun, kebijakan ini menafikan keberpihakan terhadap petani bawang putih.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati melihatnya, permasalahan bawang putih sudah menjadi masalah klasik yang tidak usai-usai karena persoalan data. Seharusnya jika pemerintah memang mengetahui tiap tahunnya ada permasalahan kekurangan stok, keputusan impor sudah dilakukan sebelum harga merangkak naik.

“Percuma kalau sekarang. Kalau memang mau ada penugasan ya harusnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Kan impor bawang putih ini prosesnya nggak cuma seminggu dua minggu impornya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.

Di samping itu, dirinya juga mempertanyakan keputusan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor. Pasalnya, jika memang penugasan maka seharusnya dibiayai oleh APBN karena memang bertujuan sebagai buffer stock. Namun, ini tidak dapat terjadi dengan status Bulog sebagai BUMN.

Pada akhirnya, penugasan impor kepada Bulog sifatnya juga mengarah komersialisasi. Potensi terjadinya moral hazard pun bisa semakin besar terjadi. “Nanti ujung-ujungnya Bulog kasih penugasannya ke importir lain. Sama seperti kasus penugasan daging. Ujung-ujungnya bukan Bulog yang ngimpor,” ucapnya.

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menyarankan, pemerintah, khususnya Kementan dan Kemendag  tidak memuluskan izin impor penugasan Bulog. Khawatirnya, kebijakan itu berdampak pada pencalonan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Pengamat Politik Hendri Satrio, di kesempatan berbeda menilai, langkah pemerintah memerintahkan Bulog untuk impor 100 ribu ton bawang putih adalah untuk menjaga kestabilan harga. Namun, izin impor ini di sisi lain mencederai janji politik mengedepankan pertanian lokal

Hendri mengakui, impor ini memang akan berdampak negatif terutama bagi para petani bawang putih yang tidak lama menikmati tingginya harga bawang. Menurutnya, impor bawang sebenarnya secara tujuan ekonomi tidak masalah. Namun karena tidak diantisipasi dari awal, sehingga dibutuhkan impor bawang dalam jumlah yang banyak.

“Harusnya sebelum impor, itu ada koordinasi antar menteri, Bulog dengan Kementerian Perdagangan dan juga dengan Kementerian Pertanian. Jangan sampai nanti pas impor masuk, petani malah panen. Terus juga nanti, kalau misalnya Jokowi kepilih lagi, harga tinggi lagi atau nggak?,” tuturnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor bawang putih belum dilakukan. Pengeluaran izin impornya belum dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Menko Darmin mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemendag untuk segera mengeluarkan izin tersebut.

“Sudah saya tanya, tapi ya belum juga (dikeluarkan izinnya),” kata Darmin kepada wartawan, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (29/3).

Dia menjelaskan, izin impor bawang putih harusnya sudah dikeluarkan Kemendag sejak sepekan lalu. Namun hingga kini, izin impor tersebut belum kunjung keluar. Di sisi lain, masyarakat Indonesia akan menghadapi momentum bulan Ramadhan  yang diprediksikan meningkatkan kebutuhan bawang putih.

Akan tetapi, dia juga menyatakan, keterlambatan izin impor bawang putih tidak terlalu berpengaruh terhadap harga bawang lokal di pasaran. (*)