Sektor Keuangan Kuat, Siklus Krisis Ekonomi Bisa Dihindari
Jakarta– Pemilihan calon Gubernur BI hingga saat ini memang masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana tidak empat nama yang telah diterima Presiden dinilai sangat berkompeten menduduki jabatan nomor 1 Bank Indonesia tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom dan juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, Gubernur BI periode selanjutnya harus memahami secara detail persoalan moneter nasional.
“BI inikan menangani moneter dan makro prudensial. Maka gubernur BI syarat utama yang betul-betul memahami moneter dan makro ekonomi. Dan semestinya bukan orang bank lagi, soalnya sekarang pengaturannya sudah dipisahkan dengan OJK,” ungkap Enny setelah menghadiri diskusi Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan di kantor sekretariat Pergerakan Indonesia Jakarta, Kamis 22 Febuari 2018.
Baca juga: Siapa Sosok Pengganti Agus Martowardojo?
Dirinya juga menyebut, Pemerintah dalam hal ini Presiden harus benar-benar memilih rekomendasi nama dengan melihat track record karier ekonomi khususnya moneter dari keempat nama calon Gubernur BI tersebut.
Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang mengesahkan keputusan presiden untuk dapat transparan dan idependen sebagai lembaga legislatif.
“Kewenangan nantinya juga ada di DPR-RI, dan tentu mereka juga harus punya satu kriteria jangan lihat skala politik yang diajukan. Ini harus diperhatikan bagaimana menjamin pemimpin DPR juga independen,” tambah Enny.
Sebagai informasi, keempat nama calon Gubernur BI yang telah sampai di pihak Istana yakni Agus DW Martowardojo, Perry Warjiyo, Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro. Keempat nama tersebut akan menggantikan posisi Agus DW Martowardojo yang akan habis masa jabatannya pada Mei 2018. (*)
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More