Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance(Indef) Eko Listiyanto
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah saran kebijakan agar Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, untuk mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi 5 persen yang terjadi selama bertahun-tahun pemerintah harus mengeluarkan kebijakan jangka pendek, tahunan, hingga menengah.
“Game changer untuk bisa mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen, kita punya presiden baru punya asta cita. Ada banyak narasi yang cukup kuat untuk menggambarkan bagaimana kita mencoba untuk menjadi negara maju. Itu hal positif,” kata Eko dalam Diskusi Publik-Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, Realistiskah?, Senin, 18 November 2024.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Ekonomi RI Capai 5,3 Persen di Kuartal IV 2024
Untuk jangka pendek, lanjut Eko, selama 100 hari pemerintahan Prabowo harus bisa memperbaiki daya beli masyarakat. Di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus bisa melampaui pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), atau minimal tidak menambah jumlah PHK. Serta, implementasi efektif Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Memang dalam jangka pendek atau 100 hari itu tidak mudah juga, tapi setidaknya PHK-PHK ke depan bisa lebih dihindari. Salah satunya, jangan dinaikin administered price, ditunda dulu, kemudian ekonomi akan membaik,” jelasnya.
Baca juga: Begini Dampak Kenaikan UMP 10 Persen Terhadap Ekonomi RI
Kemudian, kebijakan tahunan, yakni memastikan dukungan likuiditas bgi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan peningkatan kinerja sektor industri.
Dari sisi jangka menengah, pemerintah harus melakukan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), swasembada pangan dan energi, dan peningkatan akses layanan dasar, rumah, air, serta sanitasi. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan terkait rencana… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pembukaan IHSG pekan depan tidak terganggu meski sejumlah… Read More
Poin Penting BEI dan OJK dijadwalkan bertemu MSCI secara daring pada 2 Februari 2026 untuk… Read More
Selain itu diumumkan juga penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota DK OJK Pengganti Ketua dan… Read More
Poin Penting BEI akan mengumumkan Pjs Direktur Utama sebelum perdagangan Senin, 2 Februari 2026, setelah… Read More
Poin Penting Tidak ada kekosongan kepemimpinan di BEI dan pengawasan keuangan, karena PJS yang ditunjuk… Read More