Jakarta – Perlindungan dan jaminan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah menjadi target pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan tersebut, BPJamsostek menargetkan sebanyak 70 juta peserta tenaga kerja aktif pada tahun 2026.
Tentu saja, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPJamsostek untuk terus meningkatkan coverage lebih luas jumlah kepesertaan.
Pasalnya, pada Desember 2022 total jumlah peserta aktif BPJamsostek adalah sebesar 38 juta. Di mana dari jumlah tersebut telah membayarkan 3,6 juta klaim dengan total nominal mencapai Rp48,2 miliar.
Diketahui, hingga September 2022 jumlah kepesertaan aktif tumbuh 19,31% year-on-year (yoy) menjadi sebanyak 35,68 juta. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 5,02 juta peserta dibandingkan realisasi periode sama tahun 2021.
“Kami menghimbau kepada seluruh pekerja baik formal maupun informal untuk menjadi bagian dari peserta BPJamsostek, “ kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, 21 Februari 2023.
Menurutnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak hanya berasal dari pegawai kantoran saja melainkan dari pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagangdan UMKM yang semuanya terlindungi.
Berkaca pada data yang dimiliki BPJamsostek, banyaknya pekerja bukan penerima upah (BPU) yang belum terdaftar sebagai peserta disebabkan minimnya pemahaman terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial.
Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 135,61 juta orang. Dari angka tersebut, 60% diantaranya bekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
Untuk itu, pihaknya terus menggenjot jumlah kepesertaan khususnya pekerja sektor informal Bukan Penerima Upah (BPU) lebih banyak lagi sekitar 25% pada tahun 2026.
Salah satunya dengan launching sebuah strategi komunikasi baru mengusung tema “Kerja Keras Bebas Cemas”. Program ini bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, khususnya di sektor bukan penerima upah.
Sejalan dengan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, BPJamsostek memberikan santunan kecelakaan kerja kepada peserta yang tak lain merupakan seorang kurir yang meninggal dunia saat tengah bekerja, pada Rabu, 15 Februari 2023.
Pemberian santunan berupa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai total Rp422 juta langsung diserahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, 21 Februari 2023 kepada keluarha ahli waris.
Manfaat tersebut terdiri dari santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, manfaat jaminan pensiun yang diberikan secara lumpsum, seluruh saldo Jaminan Hari Tua milik peserta dan juga beasiswa bagi 2 orang anak dari TK hingga Perguruan Tinggi.
Anggoro menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak mampu menggantikan kehadiran almarhum di tengah-tengah keluarga. Namun, hal tersebut merupakan wujud negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja
“Kami bergerak cepat untuk membayarkan manfaat kepada ahli waris agar mereka dapat melanjutkan hidupnya dengan layak setelah ditinggal oleh tulang punggungnya,” pungkasnya.
Pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan kepadanya dan keluarga. “Saya terima kasih banyak sudah diberikan perhatian untuk masa depan anak saya. Semoga impian almarhum untuk anak-anak sampai kuliah bisa tercapai,” ungkapnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More
Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin, 23 Desember 2024, ditutup… Read More