Jakarta – Bank Indonesia (BI) baru saja memulai langkahnya dalam menerbitkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Josua Pardede Chief Economist PermataBank mengharapkan, bahwa Rupiah Digital nantinya tidak akan menganggu stabilitas keuangan.
“Dalam hal persiapan dan nanti pada saat implementasi Rupiah Digital harapannya tidak akan mengganggu stabilitas keuangan,” kata Josua, Senin, 5 Desember 2022.
Lanjutnya, selain itu dengan adanya Rupiah Digital juga diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan, meningkatkan literasi masyarakat dan kebijakan moneter akan tetap bersinergi dalam perekonomian lebih baik lagi.
Kebutuhan sistem pembayaran yang terus berkembang di masyarakat, tidak hanya uang kartal dan uang elektronik yang digunakan untuk bertransaksi, namun saat ini juga sebagai alternatif pembayaran yaitu adanya Rupiah Digital untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Jadi kebutuhan masyarakat kan tentunya terus berkembang gak hanya kartal, elektronik, tapi juga Rupiah Digital, jadi ini untuk mengakomodasi permintaan ataupun kebutuhan masyarakat untuk bertransasksi, baik dari sisi wholesale-nya ataupun ritel-nya, yang nanti ada tahapannya,” ujar Josua.
Selain itu, dari sisi perbankan, bank akan menyiapkan infrastrukturnya dan meluruskan dengan kebijakan dan sistem BI agar transaksi dengan Rupiah Digital akan tetap lancar.
“Tadi disampaikan juga bahwa perbankan nanti perannya dalam wholesale CBDC sama layaknya bagimana layanan RTGS (Real Time Gross settlement) dan BI Fast yang saat ini sudah menjadi layanan regular. Kita lihat kesiapan dari perbankan untuk bersama-sama menyiapkan diri untuk bisa mendukung BI dalam Rupiah Digital,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Oleh Wilson Arafat, Bankir senior, Spesialisasi di bidang GRC, ESG, dan Manajemen Transformasi MEMASUKI 2026,… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More