Impack Pratama Bagi Dividen Rp8 Per Saham
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp38,67 miliar dari laba bersih 2017 atau senilai Rp8 per saham.
“RUPS hari ini menyetujui pembagian dividen sebesar Rp38,668 miliar atau senilai Rp8 per saham. Laba bersih kami di 2017 sebesar Rp87,26 miliar,” kata Corporate Finance IMPC, Chairul Kurniawan di Jakarta, akhir pekan kemarin, Jumat, 27 April 2018.
Sedangkan, sisa laba bersih 2017 lanjut Chairul akan dibukukan sebagai saldo laba untuk menambah modal kerja, serta pengembangan dan ekspansi perseroan.
Chairul sendiri menyebutkan, pada tahun ini IMPC menargetkan penjualan sebesar Rp1,4 triliun atau bertumbuh 19 persen dari perolehan di 2017. Sementara laba kotor dan laba bersih pada 2018 ditargetkan bertumbuh masing-masing sebesar tumbuh 33 persen dan 8 persen atau sama dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: RUPST Impact Pratama Bagi Dividen Rp38,67 Miliar
Di tempat yang sama, Direktur IMPC, Janto Salim memperkirakan bahwa pada tahun ini tantangan perseroan akan datang kondisi makroekonomi domestik yang belum stabil, serta adanya penurunan daya beli masyarakat.
“Karena, kurs rupiah terhadap dollar AS terus meninggi dan beberapa bahan baku utama mengalami shortage yang akan menghambat penjualan,” papar Janto.
Sehingga, kata dia, strategi IMPC untuk mencapai target-target di 2018 dengan meningkatkan volume penjualan pada distribusi ritel dengan menambah agen di sepuluh kota.
Untuk segmen pasar proyek, kata Janto, perseroan akan mencari proyek infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan, pabrik pupuk dan pabrik kimia. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More