Nusa Dua – Di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang yang semakin meningkat, International Monetary Fund (IMF) menilai, amunisi fiskal dan moneter yang dimiliki banyak negara semakin menipis untuk menghadapi ancaman itu. Bahkan, ruang tersebut lebih sedikit dibandingkan ketika krisis keuangan global 2008.
“Pemerintah memiliki amunisi fiskal dan moneter lebih sedikit daripada ketika krisis keuangan global pecah sepuluh tahun lalu. Mekanisme kerja sama kebijakan global multilateral sedang mengalami ketegangan, terutama dalam perdagangan,” ujar Chief Economist IMF Maurice Obstfeld di Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.
Di sisi lain, tambah dia, kekhawatiran intensitas perang dagang yang meningkat tersebut, bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Lembaga keuangan internasional tersebut bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini menjadi 3,7 persen, dari sebelumnya 3,9 persen.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, lanjut dia, IMF menyarankan berbagai negara untuk dapat membangun penyangga fiskal yang semakin kuat. Hal ini bertujuan guna meningkatkan ketahanan keuangan negara, termasuk dengan cara meningkatkan reformasi struktural.
“Perlu bangun buffer fiskal mereka dan meningkatkan ketahanan dengan cara-cara tambahan, termasuk dengan meningkatkan rezim regulasi keuangan dan memberlakukan reformasi struktural yang meningkatkan bisnis dan tenaga kerja, sesuai dinamisme pasar,” tutupnya. (*)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More