Jakarta – International Monetary Fund (IMF) memandang bahwa goncangan perekonomian global akibat perang dan pandemi akan mampu mendorong setiap negara untuk lebih bergantung pada transisi energi. Asal tahu saja, perang Rusia dan Ukraina yang terjadi beberapa waktu belakangan memicu terjadinya kelangkaan komoditas energi dan inflasi global.
Gita Gopinath, First Deputy Managing Director IMF tidak memungkiri bahwa kelangkaan energi yang ada menyebabkan beberapa kemunduran pada komitmen transisi energi. Meskipun demikian, IMF memperkirakan hal tersebut hanya akan berdampak pada jangka pendek dan malah mendukung transisi energi hijau pada jangka panjang.
“Meskipun demikian, kami juga mendengar bahwa shock pada suplai ekonomi ini juga mempercepat determinasi untuk bergerak lebih cepat pada energi terbarukan dan membuat transisi energi terjadi. Kami rasa dalam jangka pendek situasi akan lebih buruk untuk transisi energi namun pada jangka menengah dan panjang, langkah transisi energi hijau akan lebih baik,” jelas Gita ketika menjawab pertanyaan diskusi, Jumat, 22 April 2022.
Dengan peta komoditas energi yang berubah, Gita meyakini pola perdagangan global juga akan berubah. Hal tersebut akan mendorong setiap negara untuk lebih mengandalkan perdagangan globalnya dengan berbagai negara untuk mendapatkan berbagai sumber energi terbarukan.
“Kami rasa akan ada perubahan dari bagaimana perdagangan satu negara dengan negara lain. Untuk itu, setiap negara perlu membangun resiliensi pada rantai pasok dan cara untung membangun hal tersebut adalah lebih bergantung pada perdagangan global,” jelas Gita.
Meningkatnya keinginan negara untuk melakukan transisi energi tentunya akan berdampak baik pada lingkungan. Dengan demikian, rencana setiap negara untuk beralih pada energi hijau akan lebih cepat tercapai. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More