Jakarta – Kedutaan Republik Republik Indonesia (KBRI) Moskow mengeluarkan sejumlah himbauan kepada seluruh WNI/masyarakat Indonesia di Rusia buntut aksi pemberontakan militer Wagner yang tengah memanas.
Pada Sabtu (24/6), pemerintah Rusia mengumumkan deklarasi “rezim operasi antiteroris” di Moskow. Rusia juga mengumumkan peluncuran operasi antiteroris di wilayah Voronezh selatan, di mana beberapa laporan mengatakan tentara bayaran Wagner sedang menuju ke wilayah itu.
Dalam pernyataan tertulis di akun resmi Instagram indonesiainmoscow, Minggu (25/6), KBRI Moskow mengimbau WNI/masyarakat di Rusia untuk tetap tenang dan menghindari sejumlah lokasi di negara tersebut.
Selain itu, para WNI/masyarakat agar selalu membawa dokumen identitas atau paspor dalam bepergian dan beraktifitas sehari-hari. Hal itu terkait dengan peningkatan penjagaan keamanan di tempat-tempat umum, termasuk transportasi umum.
“Untuk Masyarakat Indonesia di Moskow dan Moskow Oblast agar membatasi perjalanan ke luar kota kecuali keperluan mendesak. Hal ini terkait dengan peningkatan pemeriksaan aparat di jalan ke luar dan menuju Moskow,” tulis keterangan resmi tersebut.
KBRI Moskow juga meminta WNI/masyarakat di Rusia untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke Rostov dan Voronezh hingga situasi setempat kondusif.
“Secara khusus untuk WNI di wilayah Rostov dan Voronezh agar mematuhi arahan pemerintah setempat untuk tidak keluar rumah/asrama tempat tinggal apabila tidak ada keadaan mendesak,” jelas pernyataan tersebut.
Saat ini, pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin mengaku berada di dalam markas tentara di selatan kota Rostov-on-Don dan mengendalikan situs-situs militer di sana. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More