Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan acara konferensi pers bulanan APBN KiTa yang telah dijadwalkan hari ini, Jumat (29/8/2025), imbas dari kondisi Jakarta yang tidak kondusif.
Berdasarkan pernyataan resmi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.
“Izin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025. Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” tulis Biro KLI dalam pesan singkatnya, Jumat, 29 Agustus 2025.
Baca juga: Mensesneg Jelaskan Fokus Pemerintah di Istana saat Demo DPR Berlangsung
Sebagai informasi, APBN KiTa adalah publikasi Kemenkeu bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Pendapatan negara adalah sumber pendanaan utama untuk mewujudkan pembangunan nasional. Belanja negara dilaksanakan pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan negara adalah instrumen yang mendukung APBN dalam menjalan fungsinya.
Selain itu, terdapat agenda lain yang juga dibatalkan hari ini, yakni rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim pengendaliasn Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Sehubungan dengan kondisi saat ini yg kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD DITUNDA & TIDAK JADI DISELENGGARAKAN HARI INI. Kami akan terus pantau perkembangan terkini & segera update jika ada info lebih lanjut,” tulis Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam pesannya.
Baca juga: GOTO Beri Santunan Keluarga Ojol yang Meninggal Ditabrak Barracuda Brimob
Acara Rakornas diselenggarakan dalam rangka mendorong pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Satuan Tugas TP2DD melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025.
Rakornas kali ini akan dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Gubernur Bank Indonesia (GBI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), serta seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota peserta Rakornas TPID dan P2DD. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More