Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan acara konferensi pers bulanan APBN KiTa yang telah dijadwalkan hari ini, Jumat (29/8/2025), imbas dari kondisi Jakarta yang tidak kondusif.
Berdasarkan pernyataan resmi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.
“Izin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025. Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” tulis Biro KLI dalam pesan singkatnya, Jumat, 29 Agustus 2025.
Baca juga: Mensesneg Jelaskan Fokus Pemerintah di Istana saat Demo DPR Berlangsung
Sebagai informasi, APBN KiTa adalah publikasi Kemenkeu bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Pendapatan negara adalah sumber pendanaan utama untuk mewujudkan pembangunan nasional. Belanja negara dilaksanakan pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan negara adalah instrumen yang mendukung APBN dalam menjalan fungsinya.
Selain itu, terdapat agenda lain yang juga dibatalkan hari ini, yakni rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim pengendaliasn Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Sehubungan dengan kondisi saat ini yg kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD DITUNDA & TIDAK JADI DISELENGGARAKAN HARI INI. Kami akan terus pantau perkembangan terkini & segera update jika ada info lebih lanjut,” tulis Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam pesannya.
Baca juga: GOTO Beri Santunan Keluarga Ojol yang Meninggal Ditabrak Barracuda Brimob
Acara Rakornas diselenggarakan dalam rangka mendorong pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Satuan Tugas TP2DD melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025.
Rakornas kali ini akan dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Gubernur Bank Indonesia (GBI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), serta seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota peserta Rakornas TPID dan P2DD. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting BEI memproyeksikan outflow investor asing pada Maret 2026 tidak terlalu deras karena turnover… Read More
Poin Penting KPK menyita aset lebih dari Rp100 miliar terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota… Read More
Poin Penting Investor asing mencatat net buy Rp905,27 miliar pada perdagangan 12 Maret 2026. Saham… Read More
Poin Penting LPS menargetkan aktivasi Program Penjaminan Polis (PPP) pada 2027, dengan implementasi penuh direncanakan… Read More
Poin Penting Rupiah dibuka turun 0,18 persen ke Rp16.923 per dolar AS. Lonjakan harga minyak… Read More
Poin Penting Emas Antam, Galeri24, dan UBS kompak mengalami penurunan pada 13 Maret 2026. Harga… Read More