News Update

Ikuti Mekanisme Pasar, Komisi VII Pahami Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi

Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memahami jika harga BBM Non Subsidi disesuaikan mengikuti harga pasar global. Sebab, harga minyak dunia saat ini sudah melonjak tinggi, terlebih akibat perang Rusia-Ukraina. Apalagi, lanjut Sugeng, sebenarnya volume konsumsi produk tersebut pun sangat kecil. Volume konsumsi terbesar justru BBM yang disubsidi negara yaitu Pertalite dan Biosolar, yang mencapai 83 persen.

“BBM non subsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, memang sangat kecil konsumsinya. Hanya 17 persen. Dan BBM non subsidi tersebut, diperuntukkan bagi kalangan mampu dan sektor industri,”kata Sugeng di Jakarta hari ini, Jumat, 18 Maret 2022.

Itu sebabnya, Sugeng meminta agar masyarakat tak perlu resah. Selain volumenya sangat kecil, BBM non subsidi ini pun sebagian besar dikonsumsi segmen masyarakat tertentu, dan tidak digunakan oleh transportasi umum maupun usaha kecil. Dengan demikian, imbuh Sugeng, jika ke depan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi, misalnya, tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

Dari keempat jenis BBM non subsidi tersebut, lanjut Sugeng, memang baru tiga jenis yang disesuaikan. Yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, yang total volume penjualannya pun, hanya tiga persen dari keseluruhan BBM Pertamina. “Sedangkan Pertamax, yang volumenya sekitar 14 persen, selama 2 tahun harganya masih tetap walaupun harga minyak dunia meningkat,” imbuh Sugeng.

Karena Pertamax bukan produk subsidi, Sugeng juga memahami jika kesenjangan harga menjadi beban Pertamina. Apalagi saat ini, ketika harga minyak dunia juga sangat tinggi, tentu beban BUMN tersebut semakin berat. “Karena itu sewajarnya, jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dengan harga pasar,” jelas Sugeng.

Mekanisme penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut, menurut Sugeng, sudah sejalan dengan aturan Pemerintah. Meski begitu, Komisi VII DPR akan terus melakukan pengawasan agar ekosistem energi berjalan dengan baik.  “Kami dari Komisi VII juga secara rutin mengawasi produksi dan distribusi BBM, memastikan ketersediaannya cukup untuk masyarakat,” tegasnya.  (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

OJK Cabut Izin Usaha BPR Bumi Pendawa Raharja Cianjur, Ini Alasan dan Kronologinya

Poin Penting OJK resmi mencabut izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja di Cianjur karena bank… Read More

1 hour ago

BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun untuk Kebutuhan Nataru 2025

Poin Penting BSI siapkan uang tunai Rp15,49 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama periode… Read More

1 hour ago

Waskita Karya Garap Jalan di Bali Senilai Rp290,84 Miliar

Poin Penting Waskita Karya raih kontrak baru Rp290,84 miliar untuk membangun Jalan Perbaikan Geometrik Batas… Read More

2 hours ago

Mencari Solusi Whoosh

Oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Sekolah Vokasi UGM dan Penulis Buku “Manajemen Keuangan Internasional” PROYEK… Read More

2 hours ago

IPO Superbank (SUPA) Oversubscribed hingga 318,69 Kali

Poin Penting IPO Superbank (SUPA) oversubscribed 318,69 kali dengan lebih dari 1 juta order, mencerminkan… Read More

2 hours ago

IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686, Top Gainers: ALII, EMTK, GOLF

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,43% ke level 8.686, dengan mayoritas sektor positif, terutama teknologi… Read More

3 hours ago