Market Update

IHSG Ambruk, Bos Danantara: Evaluasi MSCI Jadi “Wake-up Call” bagi BEI

Poin Penting

  • IHSG anjlok hampir 15 persen sejak Rabu (28/1/2026) hingga awal sesi I Kamis (29/1/2026), memicu trading halt dua kali oleh BEI masing-masing selama 30 menit.
  • Tekanan pasar dipicu evaluasi MSCI, namun CIO BPI Danantara Pandu Sjahrir menilai hal itu sebagai wake-up call dan mendorong perbaikan transparansi pasar modal
  • Rencana revisi aturan free float menjadi 15 persen dinilai positif, sejalan dengan praktik pasar global yang umumnya menetapkan free float di kisaran 20–25 persen

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kini tengah mengalami penurunan dalam. Terpantau secara akumulasi, pasar saham Indonesia ini anjlok hampir 15 persen sejak perdagangan Rabu (28/1/2026) sampai awal perdagangan sesi I Kamis (29/1/2026).

Akibat penurunan drastis IHSG tersebut, BEI memutuskan untuk melakukan pembekuan perdagangan sementara (trading halt) selama 30 menit pada Rabu dan Kamis.

Anjloknya nilai pasar saham nasional ini tak bisa dilepaskan dari dampak evaluasi yang dilakukan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Baca juga: Trading Halt Dua Kali, Purbaya: Nggak Usah Takut, IHSG Bakal ke 10.000

Merespons anjloknya IHSG, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir menyatakan jika evaluasi dan permintaan perbaikan pasar modal Indonesia dari MSCI adalah hal yang baik. Ia mengatakan, Indonesia tidak perlu bersifat defensif atas penilaian MSCI terhadap pasar saham nasional.

“Kita perbaiki saja diri kita karena market kita fundamentally very good. Pasar itu kan refleksi juga antara orang merasa ini mungkin sesuatu noise kita perbaiki saja, jadi very solvable issue,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara Indonesia PE-VC Summit 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.

Pandu berharap penurunan IHSG karena evaluasi MSCI itu dapat menjadi “wake-up call”, yang menggerakkan seluruh pihak terkait untuk memperbaiki sistem transparansi pasar saham Indonesia agar sesuai dengan standar sistem yang diharapkan oleh MSCI.

“Saya sih optimistis semoga dengan ini semua tergerak karena urusan MSCI ini sudah 3,5 bulan, sudah 4 bulan. Sudah tau semua, jadi perbaikilah,” tegasnya.

Baca juga: Respons Evaluasi MSCI, OJK Siapkan Aturan Baru Batas Free Float 15 persen

Sementara itu, terkait niat BEI yang akan menerbitkan revisi aturan free float saham menjadi 15 persen dari sebelumnya minimal 7,5 persen adalah hal yang positif.

Ia bahkan menyinggung besaran standar free float di negara-negara dengan pasar yang besar sudah mencapai 20 sampai 25 persen.

“Yang penting komunikasi harus ada. It’s okay karena kita tuh harus berkembang, kita harus seperti market kayak di Tiongkok, di Hongkong, di India. Don’t be defensive,” tekannya. (*) Steven Widjaja

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

10 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

10 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

10 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

11 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

11 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

11 hours ago