Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi kepada setiap provinsi di Tanah Air pada Iduladha 1444 Hijriah.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa sapi kurban Presiden tersebut akan disalurkan ke 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru.
“Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Iduladha 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu (disalurkan ke) 34 provinsi, sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38,” ujarnya dikutip presidenri.go.id, Minggu, 25 Juni 2023.
Ia mengungkapkan, hewan kurban Presiden di setiap provinsi akan diserahkan ke tempat pengelolaannya sesuai dengan usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. “Jadi ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan,” ucapnya.
Lanjutnya, dalam menyediakan sapi-sapi kurban Presiden tersebut, Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Di mana, sapi kurban yang diserahkan oleh Presiden merupakan sapi terbaik yang telah dipastikan kesehatannya.
“Dicek kesehatannya, harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, dan tentunya bobotnya juga antara 900 kg sampai 1,2 ton,” jelasnya.
Adapun untuk jenis sapinya, Heru menyebut bahwa sapi yang disalurkan ke tiap provinsi memiliki jenis yang beragam, baik simental, limosin, angus, brahman, hingga peranakan ongole.
Untuk di DKI Jakarta sendiri, sapi yang akan diserahkan ke Masjid Istiqlal merupakan sapi jantan berjenis simental berbobot 1,2 ton.
“Di Jakarta, Bapak Presiden akan memberikan sapi kepada Masjid Istiqlal yang jenis sapinya simental, beratnya adalah 1,2 ton atau 1.200 kilogram, jenisnya jantan,” ungkapnya.
Untuk memastikan pengelolaan sapi kurban di tiap provinsi berjalan baik, Sekretariat Presiden telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.
“Kita berharap semua dinas terkait di provinsi bisa membantu menjaga sapi-sapi kurban Presiden dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More