Jakarta – BRIsyariah meluncurkan Kemaslahatan Untuk Raykat Madani (i-Kurma) yang merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro. Tujuannya adalah guna mempercepat internal business process BRIsyariah yang akan berdampak pada percepatan pelayanan nasabah.
Selama ini, proses bisnis pembiayaan mikro membutuhkan waktu kurang lebih selama 9 hari. Dengan i-Kurma, permohonan pembiayaan mikro bisa selesai hanya dalam 1 hari ketika dokumen yang diperlukan sudah lengkap.
Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah, Fidri Arnaldy mengungkapkan, peluncuran i-Kurma ini merupakan langkah awal BRIsyariah untuk menuju transformasi digital. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa peluncuran i-Kurma juga dilatarbelakangi tantangan yang muncul dari lending fintech.
Hadirnya fintech memacu Bank BRIsyariah untuk dapat lebih baik dan lebih cepat dalam melayani nasabah. “Kami sadar tantangan saat ini bukan hanya datang dari sesama bank, tapi juga tekfin. Untuk itu kami meluncurkan i-Kurma agar layanan kepada nasabah bisa dipercepat,” ujar Fidri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Fidri menambahkan, hingga September 2019, pembiayaan mikro BRIsyariah tercatat tumbuh sebesar 6,86% jika dibandingkan Juli 2019. Digitalisasi melalui i-Kurma ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Bank BRIsyariah ke depan.
Pembiayaan mikro ini ditujukan kepada masyarakat yang merintis usaha produktif berupa usaha mikro, kecil, menengah dan telah menjalani usahanya minimal enam bulan. Sektor penyaluran pembiayaan mikro BRIsyariah meliputi perdagangan, pertanian dan kehutanan.
Bagi masyarakat yang tertarik dapat mengajukan pembiayaan mikro dengan memenuhi persyaratan dokumen antara lain aplikasi permohonan, indentitas diri dan pasangan (jika telah menikah), KTP elektronik, copy NPWP, fotokopi KK / surat nikah dan Surat Izin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) atau Surat Ijin/Keterangan Usaha dari pemerintah setempat. (*) Evan Yulian Philaret
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More