Ilustrasi: Pilihan mobil listrik di Indonesia kian beragam, salah satunya Hyundai Ioniq 5/Galih Pratama
Jakarta – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyerahkan sebanyak 117 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 kepada Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia (RI).
Nantinya, Hyundai Ioniq 5 dijadikan sebagai kendaraan resmi operasional ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Mei mendatang.
Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengatakan, pihaknya senang bisa meneruskan sinergi dengan pemerintah mendukung ASEAN Summit 2023.
“Sebelumnya kami juga menyediakan kendaraan resmi untuk G20 Summit 2022,” ujar Woojune Cha dikutip Selasa, 25 April 2023.
Sementara, Setya Utama, Sekertaris Kementerian Sekretariat Negara RI mengatakan, mobil Hyundai Ioniq 5 akan dipergunakan untuk berbagai keperluan mobilitas menteri, protokol, security dan untuk mobil penyelamatan dalam rangkaian VVIP dan Spouse.
“Satu hal lagi, penggunaan mobil listrik ini memang menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung industri mobil listrik untuk kita mengembangkan energi hijau dan biru di Indonesia,” ujar Setya.
Adapun Hyundai menggunakan Ioniq 5 tipe Signature Long Range dengan varian warna Midnight Black Pearl untuk seluruh armada yang disediakan.
Sementara, demi memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh perwakilan negara peserta, Hyundai juga melengkapi armada tersebut dengan Layanan Darurat 24 jam, Hyundai Roadside Assistance, Hyundai Mobile Service, Hyundai Mobile Charging dan Hyundai Service booth.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More