Jakarta–Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia), Sumit Dutta menilai, kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan investasi infrastruktur patut diacungi jempol. Oleh karena itu pihaknya di HSBC terus mendukung kebijakan Presiden Jokowi tersebut. Dukungan tersebut tercermin dari penerbitan obligasi lintas negara hingga manajemen risiko
“Dukungan HSBC seperti penerbitan obligasi sampai manajemen risiko akan mendukung proyek infrastruktur lokal maupun lintas negara mulai dari investor besar dan kontraktor. HSBC juga senantiasa menciptakan solusi perdangangan dan pembiayaan yang inovatif bagi klien yang terlibat dalam proyek infrastruktur,” ungkap Sumit Dutta di Kantor HSBC, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.
Dirinya menambahkan, berbagai layanan lainnya seperti tender advisory, tender, pelaksanaan dan maintenance aset infrastruktur juga menjadi beberapa hal yang mampu didukung oleh HSBC. Di samping itu, HSBC juga terus mendorong para pelaku bisnis untuk melihat peluang yang lebih besar.
Baca juga: HSBC Indonesia Fokus Kembangkan 2 Lini Bisnis
“Dengan pengalaman dan portofolio kerja di kawasan ASEAN, HSBC berkomitmen untuk mendukung negara-negara di ASEAN untuk melangkah meraih peluang. HSBC mulai melihat geliat para klien di berbagai negara ASEAN dalam mempersiapkan diri untuk meraih peluang yang ada,” tambah Sumit.
Dirinya juga mengomentari mengenai perbaikan tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) di Indonesia yang merupakan kunci utama untuk menarik investasi asing ke dalam negeri. Ia memandang bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah berfokus meningkatkan kemudahan berbisnis tersebut agar dapat menarik investor. Di mana dirinya mengapresiasi peningkatan peringkat EODB Indonesia menurut Bank Dunia dari semula 106 menjadi 91.
“Pemerintah Indonesia semakin mendukung bisnis dan investasi dengan memangkas birokrasi dan ‘red tape‘. Saya percaya pemerintah dapat membawa EODB Indonesia ke peringkat 40,” tutup Sumit. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More