News Update

Holding Himbara Diyakini Mampu Atasi Backlog Perumahan

Jakarta — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proses pembentukan holding perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih terus berjalan.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menilai, adanya holding perbankan nasional ke depan akan mengurangi backlog atau kebutuhan yang tak tercukupi dari sektor perumahan yang terlampau tinggi. Hal tersebut terkait kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan perumahan.

Holding ini sangat urgent. Contoh BTN, backlog perumahan sekitar 13 juta rumah dan BTN baru bisa memberikan pembiayaan kepada 686 ribu rumah per tahun. Kalau kita lakukan seharusnya bisa tersedia 13 juta, ya minimal 2 juta atau 3 juta tiap tahun,” jelas Gatot usai menghadiri MoU Penyediaan Perangkat Electronic Data Capture (EDC) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 20 November 2017.

Dirinya menambahkan, pihaknya di Kementerian BUMN bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tengah melakukan pembahasan terhadap rencana pembentukan holding tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kajian bersama tim yang lebih luas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dirasa perlu guna mengantisipasi risiko yang akan dihadapi kedepan. “Fokusnya masalah mitigasi risiko, masalah keuangan. Seberapa jauh nanti berpengaruhnya ke depan kalau misalnya jadi holding,” tukas Gatot. (*)

Suheriadi

Recent Posts

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

2 mins ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

6 mins ago

Ramadan 2026 Dongkrak Transaksi PayLater Kredivo hingga 27 Persen

Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More

21 mins ago

Menhub Beberkan Alasan Jaga Tarif Pesawat demi Daya Beli dan Industri

Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More

39 mins ago

OJK Cabut Izin Usaha 6 BPR Sepanjang Kuartal I 2026, Ini Daftarnya

Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More

45 mins ago

Kemendagri Jamin Keberlanjutan PPPK, Belanja Pegawai Tetap Ideal

Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More

1 hour ago