Jakarta — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proses pembentukan holding perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih terus berjalan.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menilai, adanya holding perbankan nasional ke depan akan mengurangi backlog atau kebutuhan yang tak tercukupi dari sektor perumahan yang terlampau tinggi. Hal tersebut terkait kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan perumahan.
“Holding ini sangat urgent. Contoh BTN, backlog perumahan sekitar 13 juta rumah dan BTN baru bisa memberikan pembiayaan kepada 686 ribu rumah per tahun. Kalau kita lakukan seharusnya bisa tersedia 13 juta, ya minimal 2 juta atau 3 juta tiap tahun,” jelas Gatot usai menghadiri MoU Penyediaan Perangkat Electronic Data Capture (EDC) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 20 November 2017.
Dirinya menambahkan, pihaknya di Kementerian BUMN bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tengah melakukan pembahasan terhadap rencana pembentukan holding tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kajian bersama tim yang lebih luas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dirasa perlu guna mengantisipasi risiko yang akan dihadapi kedepan. “Fokusnya masalah mitigasi risiko, masalah keuangan. Seberapa jauh nanti berpengaruhnya ke depan kalau misalnya jadi holding,” tukas Gatot. (*)
Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More
Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More
Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More
Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More
Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More
Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More