Holding BUMN UMi Lindungi Rakyat Kecil dari Rentenir

Jakarta – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan bahwa integrasi ekosistem usaha melalui pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) memiliki manfaat yang luar biasa besar bagi masyarakat. Dirinya bahkan menyebut, kehadiran holding tersebut bakal melindungi masyarakat dari jeratan rentenir.

“Tidak usah dipolitisasi soal pembentukan holding BUMN UMi, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena dapat mempercepat proses pembiayaan pelaku usaha ultra mikro. Supaya semua ter-cover pembiayaan (lembaga keuangan formal), dan bermigrasi dari rentenir. Yang kedua mempercepat pelaku usaha UMi naik kelas. Yang sebelumnya belum bankable jadi bankable,” kata Nusron melalui keterangannya di Jakarta, Jumat 25 Juni 2021.

Nusron yang juga pernah menjabat Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2011-2015 ini menegaskan, langkah strategis pemerintah melalui Holding UMi ini untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha wong cilik. Langkah itu pun murni bentuk bisnis yang membumi dan jangan dipolitisasi.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah holding tiga BUMN yang selama ini fokus pada pemberdayaan UMKM. Holding tersebut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi melalui otoritas bursa, bahwa bank terbesar itu akan menjadi perusahaan induk holding BUMN sektor UMi yang diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMED).

Pelaksanaan PMHMED BRI akan diikuti pemerintah yang memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pemerintah menggunakan HMETD untuk menyerahkan saham (inbreng) miliknya di Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian yang akan diserahkan berjumlah 6.249.999 saham atau 99,9%. Kemudian, 1.299.999 saham Seri B atau setara 99,9% di PNM juga akan dialihkan pemerintah. Pembentukan holding dilakukan demi mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi.

Langkah itu dinilai  Nusron sudah sangat tepat. Dari data yang dimiliki pihaknya, saat ini ada sekitar 40 juta pelaku usaha UMi di Indonesia. Di segmen pelaku usaha tersebut, Nusron memperkirakan kapitalisasi bisnis perhari di kisaran Rp1 juta – Rp2 juta dan sulit tersentuh layanan produk keuangan formal.

“Langkah ini, adalah  terobosan untuk mencapai target pemerintah meningkatkan akses keungan dari yang hanya 20% di segmen usaha UMi, juga menaik kelaskan pelaku usaha dan memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.

Dia pun menyebut yang terlayani oleh lembaga keuangan formal itu hanya sekita 8 juta unit usaha UMi atau sekitar 20% saja. Nusron khawatir sisanya dilayani oleh praktik layanan jasa keuangan rentenir dengan bunga tinggi yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya dengan konsolidasi tiga BUMN dalam satu sektor lembaga keuangan di bawah BRI yang fokus ke mikro, akan terjadi backup dana. Dengan holding BRI dapat dengan mudah menempatkan dana di PNM dan Pegadaian. Sehingga, ekspansi pembiayaan Pegadaian dan PNM menjadi lebih ‘lincah’, efisien dan murah. (*)

Editor: Rezkiana Np