Holding BUMN Picu Praktik KKN

Jakarta – Pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai sektor industri diperkirakan hanya akan menambah praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian kritik pedas Faisal Basri, pakar ekonomi UI menyikapi gencarnya wacana holding BUMN. Kritikan pedas ini tentu bukan tanpa dasar, ia telah mendata sejumlah pertumbuhan ekonomi nasional yang ia paparkan pada forum diskusi Menolak Kriminaslisasi Kebijakan di Jakarta (10/3).

“Saya takutnya holding–holding ini hanya akal-akalan saja biar mengatasnamakan nasional namun dibelakangnya masih banyak mafia berkeliaran” Ujar Faisal Basri.

Menurutnya ia tidak setuju apabila perusahaan seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) yang sudah go public dan menurutnya relatif bersih, harus berada di bawah kendali PT Pertamina (Persero) yang menurut dia masih belum bersih dari mafia. Ia juga menilai pembentukan induk/holding BUMN  ini tanpa dasar dan mementingkan salah satu pihak saja bukan kepentingan masyarakat luas.

“Holding BUMN itu ‘ngarang’ saya rasa. Apalagi yang sektor migas yang Pertamina mencaplok PGN,” ujar Faisal.

Menurutnya, sebelum membuat suatu kebijakan pemerintah haru membenahi diri dan menata BUMN dengan baik dari segi internal. Ia menilai rencana peraturan tersebut patut dibatalkan.

“Harusnya dibatalkan rencana itu, karena apa? ya kita lihat masih banyak mafia caplok perusahaan yang sudah go publik seperti ini.” imbuh dia.

Sebagai informasi akuisisi Pertagas oleh PGN berawal dari harga gas dalam negeri yang dinilai relatif mahal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka dari itu Presiden memerintahkan agar Pertagas diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih Pertagas masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.(*)