HIPMI Tantang Pemerintah Terbitkan Kebijakan Tidak Populer

Sejumlah sektor memerlukan deregulasi, pelonggaran serta relaksasi kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Apriyani Kurniasih.

Jakarta–Hipmi juga menantang pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian meski kebijakan tersebut kemudian tidak populer. Misalnya masalah pertambangan, kepastian hukum, serapan anggaran, ketatnya regulasi di perikanan, hambatan-hambatan ekspor, dan fiskal.

“Di sektor-sektor ini harus dideregulasi atau pelonggaran, relaksasi dan sejenisnya. Yang terjadi sekarang terjadi pengetatan dimana-mana. Mana ada investor berminat,” pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan, faktor inilah yang memperkuat ekspektasi akan perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar masih melihat fundamental ekonomi Indonesia masih melemah ke depan. Menurut Bahlil, meski pasar global bergejolak, semestinya perekonomian masih dapat tertolong dengan memperkuat dan menjaga pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik ukurannya sangat besar dan terbukti mampu menopang perekonomian saat krisis keuangan pada 2008.

”Masalahnya pasar domestik ini tidak terjaga dan ikut melemah dari sisi demand. Apalagi belanja modal pemerintah sangat lambat,” pungkasnya.

Saat ini, perekonomian nasional dipengaruhi dua hal. Pertama, kondisi pasar global secara eksternal dimana semua negara yang terintegrasi dalam perekonomian global ikut terkoreksi. Kedua, penguatan fundamental ekonomi Indonesia di sektor riil.

”Yang pertama bukan kedaulatan ekonomi kita (economic sovereignty). Dan kedua dalam kedaulatan ekonomi kita. Kita konsen saja urus yang di dalam, fundamentalnya diperbaiki,” papar Bahlil.