Jakarta–Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.
Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden.
“Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50% tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil di Denpasar Bali hari ini, Rabu, 4 Januari 2017.
Hipmipun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.
“Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya dimana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal,” pungkas Bahlil.
Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari Kader Hipmi, dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan.
Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar. Hal ini bisa membuat pengusaha daerah ini dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya.
Bahlil juga meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat.
Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.
Oleh sebab itu pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur. Terlebih lagi ditengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih.
“Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global ya di luar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JP Morgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti,” pungkas Bahlil. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More