Nasional

Hipmi Sesalkan Dana Alokasi Khusus Terlambat

Jakarta–Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.

Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden.

“Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50% tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil di Denpasar Bali hari ini, Rabu, 4 Januari 2017.

Hipmipun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.

“Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya dimana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal,” pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari Kader Hipmi, dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan.

Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar. Hal ini bisa membuat pengusaha daerah ini dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya.

Bahlil juga meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat.

Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.

Oleh sebab itu pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur. Terlebih lagi ditengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih.

Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global ya di luar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JP Morgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti,” pungkas Bahlil. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Dwitya Putra

Recent Posts

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Dukung Peningkatan Kinerja Keselamatan

Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More

1 hour ago

Jumlah Peserta Regulatory Sandbox Menurun, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More

4 hours ago

OJK Siap Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Begini Upayanya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More

8 hours ago

BPKH Ajak Pemuda Gunakan DP Haji sebagai Mahar Pernikahan

Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More

9 hours ago

OJK Bakal Terbitkan 3 Aturan Baru Pasar Modal di Akhir 2024, Ini Bocorannya

Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More

10 hours ago

Penjualan Trisula Textile Naik 19 Persen di Q3 2024, Ini Penopangnya

Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More

10 hours ago