Categories: Nasional

Hipmi Minta Jokowi Copot Jonan

Jakarta—Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengecam tindakan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan yang melarang operasi layanan transportasi berbasis aplikasi Internet seperti Uber Taksi, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya. BPP Hipmi bahkan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Jonan bila larangannya tidak dicabut.

“Kami kecewa berat dan mengecam dengan kebijakan Menteri Jonan. Kalau dia tidak pro dunia usaha dan rakyat banyak, lebih baik (Presiden) copot saja. Padahal selama ini kami sangat mengapresiasi kinerja beliau. Tapi kami kecewa dan marah. Beliau tidak pekah dengan kesulitan masyarakat kecil dan pada umumnya,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.

Hipmi juga meminta agar Jonan berkonsentrasi membenahi carut-marut transportasi nasional dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. “Kalau tidak, ya kami minta Presiden copot saja Menteri Jonan,” imbuh Bahlil.

Bahlil mengatakan, munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.

“Pertama yang Menteri Jonan harus catat, bahwa usaha berbasis layanan aplikasi ini  telah mendorong semangat kewirausahaan dimana-mana. Anda bayangkan, startup ini sudah mampu menyerap investasi ke dalam negeri lebih dari Rp20 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa tiba-tiba mau diberangus?,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, ekosistem digital startup sedang tumbuh subur di Indonesia. Kondisi ini mendorong investor berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia. Hipmi mencatat selama 2014, sebanyak 36 startup berhasil  menggaet pendanaan investor dengan nilai di atas Rp10 triliun. Memasuki 2015, minat investor global terus membuncah. Nilai investasi per proyek bahkan mengalahkan investasi di satu unit powerplant.

Dikatakannya, semangat Menhub ini berlawanan dengan upaya mendorong masuknya aliran investasi ke dalam negeri seperti yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, ditengah sulitnya aliran investasi masuk ke dalam negeri, industri berbasis aplikasi ini justru membawa angin segar bagi masa depan investasi di tanah air.(*) Dwitya Putera
a

Apriyani

Recent Posts

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

7 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

8 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

9 hours ago

RI Raup Rp575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan, Ini Hasil Kunjungan Prabowo

Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More

9 hours ago

AAUI: Implementasi PSAK 117 Masih jadi PR Industri Asuransi Umum

Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More

9 hours ago

OJK Denda 233 Pelaku Pasar Modal di Kuartal I 2026, Capai Rp96 Miliar

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More

9 hours ago