Categories: Nasional

HIPMI Desak Tax Amnesty Berasas Keadilan

Jakarta–Wacana Tax Amensty menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha Indonesia. Banyak orang  berpikir bahwa Tax Amnesty hanya memberikan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh mereka yang hanya memarkir dananya di luar negeri. Sedangkan para pengusaha yang nyata-nyata berkontribusi di dalam negeri belum mendapatkan kepastian hukum akan terakomodir atau tidak dalam perumusan undang-undang Tax Amnesty nantinya.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan setuju dengan diberlakukannya Tax Amnesty alias pengampunan pajak, asalkan berkeadilan dan berkepastian hukum. Kebijakan tersebut seharusnya bukan hanya menguntungkan bagi para pengemplang pajak, namun juga harus adil bagi para pengusaha yang selama ini patuh membayar pajak, dan melaporkan asetnya dengan jujur.

Amnesty  terkadang tidak bisa kita bandingkan dengan keadilan, karena kita sepakat yang namanya konsep pengampunan itu tidak ada yang adil namun kami disini mengupayakan keadilan semaksimal mungkin”  tutur Ajib Hamdani, Ketua HIPMI Tax Center, dalam Pojok Pajak HIPMI bertajuk Tax Amensty dan Keadilan Publik , Selasa, 15 Desember 2015.

Ajib menuturkan,. bagi pengusaha di dalam negeri yang belum melaporkan pajak dengan benar, dikenakan tarif normal ditambah denda yang besar. Sementara bagi para pengemplang pajak yang memarkir hartanya di luar negeri hanya dikenakan tarif atau tebusan sebesar 2% sampai 3% saja. “Inilah perjuangan keadilan yang saat ini sedang HIPMI lakukan,” tambah dia.

HIPMI, lanjut Ajib, sepakat dengan Tax Amnesty dengan catatan adanya kebijakan yang berkeadilan bagi para pengusaha dan memilki payung hukum yang konsisten. “Harus ada payung hukum yang jelas dan konsisten, dan regulasi pajak seharusnya memihak pada pengusaha kecil, bagaimana nasib UKM (Usaha Mikro Kecil)? itu harus ada insentif pajak untuk pengusaha kecil,” tegas Ajib.

Merespon pernyataan Ajib,  Managing Partner Danny Darussalam Tax Center , Darussalam menyebutkan,  angka  kepatuhan penyampaian SPT semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan kondisi demikian, ada justifikasi negara untuk memberlakukan tax amnesty sebagai cara untuk menambah pemasukan negara.

“Tingkat kepatuhan pajak Indonesia ini semakin menurun dari tahun- tahun sebelumnya sampai sekarang.  Contohnya, SPT 2010 menunjukan angka 58%, tahun 2012, menurun menjadi 53%, di 2013 menjadi  37%. Ini artinya sebesar 63% wajib pajak, tidak patuh terhadap SPT Pajak, inilah yang kemudian membuat pemerintah berfikir untuk  memberlakukan tax amnesty.

Lebih lanjut, Darussalam mengatakan, Tax amnesty  merupakan sebuah babak baru perpajakan Indonesia  seiring dengan berakhirnya era kerahasiaan bank di 2017 mendatang.

“Yang penting sekarang kita sudah memilki ketentuan yang jelas mengenai kewajiban membayar pajak terlebih saat ini sebanyak 96 negara telah sepakat melakukan pertukaran informasi keuangan. OJK mengeluarkan aturan bahwa seluruh nasabah diharapkan secara sukarela melaporkan hartanya baik yang ada di luar negeri atau di dalam negeri” imbuhnya.

Melalui tax amnesty ini, lanjut Darusalam, para wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan hartanya di luar negeri baik berbentuk dana, atau sudah berubah dalam bentuk properti, atau aset-aset lainnya.(*) Rezkiana Nisaputra

Apriyani

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

27 mins ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

38 mins ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

2 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

3 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

4 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

4 hours ago