Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan bahwa sudah ada 5.243.744 kontrak pembiayaan yang diajukan untuk direstrukturisasi oleh debitur.
“Dari 182 perusahaan pembiayaan, terdapat pengajuan permohonan restrukturisasi dari debitur terkait dengan dampak wabah Covid-19 dengan jumlah kontrak sebanyak 5.243.744 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp158,70 triliun dan bunga sebesar Rp41,08 triliun,” ujarnya, pada Webinar Pefindo Biro Kredit IdScore, Kamis, 15 Oktober 2020.
Dari total jumlah dan nilai kontrak tersebut, terdapat 4.626.570 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp134,88 triliun dan bunga sebesar Rp35,29 triliun yang telah disetujui untuk dilakukan restrukturisasi.
“Kontrak yang permohonannya masih dalam proses sebanyak 315.853 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp13,38 triliun dan bunga sebesar Rp3,21 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 301.321 kontrak yang memiliki outstanding pokok sebesar Rp10,44 triliun dan bunga sebesar Rp2,58 triliun tidak dapat diproses karena tak sesuai dengan kriteria.
“Ini adalah pola dimana kami melakukan bantuan pada debitur kami karena ada pendapatan yang menurun, ditambah ada PSBB juga. Jadi, kami harus membantu debitur-debitur kita yang alami masalah ini,” pungkasnya. (Steven Wijaja)
Poin Penting BSI membukukan laba bersih Rp7,57 triliun sepanjang 2025, naik 8,02 persen yoy, ditopang… Read More
Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More
Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More
Poin Penting Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun mempertahankan sovereign credit rating… Read More
Poin Penting Penurunan outlook dari stabil ke negatif dinilai Celios sebagai peringatan terhadap arah kebijakan… Read More