Jakarta — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan aset per 30 Juni 2019 sebesar Rp111,149 triliun. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan total aset per akhir per Desember 2018 sebesar Rp102,7 triliun.
Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan, aset ini terdiri dari komposisi investasi sebesar Rp103,31 triliun. Sedangkan angka kas dan piutang tercatat sebesar Rp7,21 triliun, sementara aset tetap Rp119,47 miliar dan aset lainnya sebesar Rp508 miliar.
“Total aset hingga per 30 Juni 2019 mencapai Rp111,149 triliun,” kata Fauzi di Kantor LPS Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.
Sedangkan dari sisi pendapatan per Januari hingga Juni 2019 mencapai Rp9,51 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pendapatan premi sebesar Rp5,69 triliun dan pendapatan investasi sebesar Rp3,53 triliun, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp290 miliar.
Selanjutnya dari sisi kinerja operasional, tercatat jumlah bank yang telah dicabut izin usahanya (CIU) sejak Januari hingga Juli 2019 sebanyak 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan dari 2005 hingga April 2019 sebanyak 98 Bank dengan rincian 1 Bank umum dan 97 BPR.
Selain itu, berdasarkan data Juni 2019, cakupan penjaminan LPS berada di level yang stabil. Jumlah rekening yang dijamin LPS adalah sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 288.812.628 rekening. Sementara, secara nominal jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,77% dari total simpanan atau setara dengan Rp2.566,43 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More