Ilustrasi: Defisit RAPBN 2026/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Mei 2024 mencapai Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini naik sebesar 15,4 persen secara tahunan (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kinerja BPP didorong optimal untuk melindungi aktivitas perekonomian sekaligus menjaga keberlangsungan fiskal.
Baca juga: Realisasi Belanja Negara Tembus Rp849,2 Triliun di April 2024, Berikut Rinciannya
“Kita telah membelanjakan dari sisi pemerintah pusat sebesar Rp824,3 triliun. Ini artinya 33,4 persen dari pagu anggaran tahun ini sudah dikeluarkan, dan ini kenaikan yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Kamis, 27 Juni 2024.
Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan belanja pemerintah pusat ini didorong oleh kegiatan Pemilu yang terjadi pada Februari 2024, dan membutuhkan front loading belanja yang besar.
“Dan ini menyebabkan dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu itu menimbulkan kenaikan yang signifikan, yaitu 15,4 persen,” jelasnya.
Baca juga: Belanja Pemerintah Dinilai Belum Optimal Dongkrak Ekonomi di Kuartal I 2024
Bendahara negara ini merinci, realisasi belanja K/L Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Utamanya dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN (Barang Milik Negara) dan dukungan pelaksanaan Pemilu.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More