Ilustrasi: Defisit RAPBN 2026/istimewa
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Maret 2023 telah mencapai Rp347,3 triliun atau 15,5% dari APBN 2023.
Sri Mulyani merinci, sebanyak 39,2% atau Rp 136,3 triliun dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Di antaranya disalurkan ke sektor pendidikan, seperti program Indonesia Pintar sebesar, program KIP kuliah sebesar, bantuan operasional sekolah dan madrasah.
Kemudian, di sektor kesehatan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN, untuk sektor perlindungan sosial seperti program PKH, dan sembako.
Selanjutnya, sektor ketahanan bencana, dan untuk sektor pelayanan publik seperti, pembangunan infrastruktur publik, bantuan pertanian, pelaksanaan ketertiban dan keamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, pelayanan hukum, Pendidikan dan kesehatan.
“Begitu APBN mengeluarkan uang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, dalam bentuk program perlindungan sosial, program sembako, untuk bantuan membayar jaminan PBI untuk masyarakat miskin dan program yang dinikmati murid di sekolah Indonesia baik negeri atau madrasah,” kata Sri Mulyani dalam APBN KITA, dikutip, Selasa, 25 April 2023.
Kemudian, sebanyak 19,2% atau sebesar Rp66,7 triliun disalurkan melalui program dukungan manajemen operasional pemerintah. Di antaranya disalurkan untuk gaji dan tunjangan PNS/TNI/Polri, tunjangan kerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, jasa, perjalanan dinas dan lainnya sebagainya.
Selain itu, sebanyak 41,5% atau sebesar Rp144,3 triliun disalurkan untuk program teknis lainnya. Penyaluran program ini disalurkan untuk pembayaran pensiunan dan jaminan sosial pegawai. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More