Hingga Kuartal I-2018, Aset LPS Sentuh Rp94,5 Triliun
Jakarta– Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin memperkuat kemampuannya sebagai upaya dalam menjalankan peran dan fungsinya menjadi lembaga penjamin simpanan dan pelaksana resolusi bank. Tercatat hingga kuartal I 2018 saja, aset LPS telah mencapai Rp 94,5 triliun atau tumbuh 7,41 % dibanding posisi aset akhir 2017 yang hanya sebesar Rp 88,0 triliun.
“Komposisi aset LPS sebagian besar atau senilai 96,2% berupa penempatan investasi. Dengan pendanaan yang dimiliki saat ini, LPS memiliki tingkat cadangan penjaminan 1,31% dari total simpanan perbankan di Indonesia, dimana UU telah menargetkan LPS memiliki cadangan penjaminan hingga 2,5% dari total simpanan perbankan,” kata Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan di Equity Tower Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.
Tak hanya itu, pada kuartal I 2018, LPS juga membukukan pendapatan Rp 7,0 triliun. Sementara pada tahun 2017 lalu, LPS membukukan pendapatan Rp 16,4 triliun yang terdiri dari premi penjaminan Rp 10,4 triliun atau sebesar 63,5% dan hasil investasi Rp 5,9 triliun atau sebesar 36,0%
Baca juga: Hingga Mei 2018, LPS Telah Melikuidasi 4 BPR
Fauzi menambahkan, angka pendapatan tahun 2018 ini masih didominasi pendapatan premi dari bank yang sebesar 76,8%.
“Pendapatan tahun ini masih didominasi oleh pendapatan premi dari bank sebesar Rp 5,4 triliun atau sebesar 76,8% dan hasil investasi Rp 1,6 triliun atau sebesar 22,6%,” jelas Fauzi.
Sebagaimana diketahui, laporan Keuangan LPS per 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan opini Wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More