News Update

Hingga Febuari 2021, APBN Masih Defisit Rp63,6 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga Febuari 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit sebesar Rp63,6 triliun. Dirinya menyatakan, angka defisit tersebut naik 2,8% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Ini kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun itu terjadi kenaikan 2,8%. Namun kita lihat defisitnya dari GDP, 0,36% dari GDP ini lebih rendah dari tahun lalu yang 0,40% dari GDP,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, defisit terjadi lantaran penerimaan negara sebesar Rp219,2 triliun atau sedikit naik 0,7% dibandingkan pencapaian tahun lalu di Rp217,6 triliun. Sementara itu, untuk belanja negara telah mencapai Rp282,7 triliun atau mengalami kenaikan 1,2% dari Februari 2019 yang sebesar Rp279,4 triliun.

“Belanja negara tumbuh positif didorong pertumbuhan belanja barang dan modal. Belanja pemerintah pusat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan untuk persentase realisasi APBN tercatat masih dalam kisaran 10%. Dimana
belanja negara baru 10,3% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Sementara untuk realisasi pendapatan negara tercatat baru 12,6% dari target Rp1.743,6 triliun di APBN 2021. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

7 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

13 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

15 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

1 day ago