Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga Febuari 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit sebesar Rp63,6 triliun. Dirinya menyatakan, angka defisit tersebut naik 2,8% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Ini kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun itu terjadi kenaikan 2,8%. Namun kita lihat defisitnya dari GDP, 0,36% dari GDP ini lebih rendah dari tahun lalu yang 0,40% dari GDP,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, defisit terjadi lantaran penerimaan negara sebesar Rp219,2 triliun atau sedikit naik 0,7% dibandingkan pencapaian tahun lalu di Rp217,6 triliun. Sementara itu, untuk belanja negara telah mencapai Rp282,7 triliun atau mengalami kenaikan 1,2% dari Februari 2019 yang sebesar Rp279,4 triliun.
“Belanja negara tumbuh positif didorong pertumbuhan belanja barang dan modal. Belanja pemerintah pusat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan untuk persentase realisasi APBN tercatat masih dalam kisaran 10%. Dimana
belanja negara baru 10,3% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Sementara untuk realisasi pendapatan negara tercatat baru 12,6% dari target Rp1.743,6 triliun di APBN 2021. (*)
Editor: Rezkiana Np
Bandung - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengambil langkah agresif untuk mengatasi… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada periode pekan lalu… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun… Read More
Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah untuk memberantas aktivitas… Read More
Jakarta - Rupiah diperkirakan akan mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Senin, 18… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) triwulan II 2024… Read More