Hingga Februari, Industri Perbankan Syariah Tumbuh Kuat
Jakarta – Setelah melewati tahun konsolidasi, industri perbankan syariah tercatat terus tumbuh sehat hingga awal tahun 2018. Tercatat hingga Febuari 2018, jumlah aset perbankan syariah telah tumbuh 25,65 persen.
“Sampai akhir Febuari aset perbankan syariah terus tumbuh 25,65 persen (yoy) menjadi Rp429,36 triliun,” kata Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat menjelaskan kondisi keuangan syariah di Kompleks DPR RI Jakarta, Rabu 11 April 2018.
Sementara itu dari sisi pembiayaan tercatat juga tumbuh sebesar 14,76% secara yoy dari Rp252,89 triliun per akhir Februari 2017 menjadi Rp289,99 triliun triliun pada Febuari 2018.
Sedangkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah tercatat sebesar tumbuh 18,10% menjadi Rp339,05 triliun triliun di dua bulan pertama tahun ini.
Baca juga: Perbankan Syariah Diminta Mulai Fokus Biayai Infrastruktur
Selain itu, Wimboh menjelaskan bahwa pada awal tahun ini telah terjadi peningkatan jumlah rekening yang signifikan dengan pertumbuhan industri syariah yang kuat.
“Hingga Febuari tahun ini telah terjadi peningkatan 560 ribu rekening dari Desember tahun lalu, ini didukung peningkatan jumlah kantor bank umum syariah maupun unit umum syariah,” tambah Wimboh.
Sebagai informasi, tercatat hingga Febuari 2018 jumlah perbankan syariah terdiri 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR). Wimboh berharap perkembangan positif pada awal tahun ini dapat berlanjut hingga akhir tahun.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More