Kantor Pajak; Dorong penerimaan pajak. (Foto: Paulus Yoga)
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan angka penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 1.058,41 Triliun atau meningkat 3,87 persen dari periode yang sama pada tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 1.018,95.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan pada dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan tema “Arah Kebijakan Pajak Tahun 2018”.
“Hingga 15 Desember 2017 penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.058,41 Triliun atau telah merealisasikan 82,46 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun,” ungkap Robert di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu 20 Desember 2017.
Dirinya menyebut, angka pertumbuhan tersebut lebih didorong oleh program tax amnesty pada awal tahun ini serta pengembangan program untuk penarikan pajak.
Dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.058,41 triliun. Dia merinci, Pajak Penghasilan telah mencapai Rp 611,48 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) telah mencapai Rp 363,93 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 17,95 triliun serta pajak lainnya sebesar 7,15 triliun.
Dirinya berharap, besarnya konsumsi libur natal dan tahun baru pada akhir tahun 2017 ini dapat mengejar kekurangan penerimaan pajak dari target penerimaan pajak yang telah dianggarkan dalam APBNP 2017.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More