Ilustrasi: Utang luar negeri pemerintah. (Foto: istimewa)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) perbankan di Tanah Air sebesar USD34,28 miliar hingga April 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD33,46 miliar.
Berdasarkan buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2025, secara lebih rinci, ULN bank terbesar berasal dari bank swasta nasional mencapai USD20,65 miliar atau senilai Rp338,66 triliun (asumsi kurs Rp16.400/USD). Kemudian, ULN bank pelat merah atau BUMN dengan total USD7,57 miliar atau sekitar Rp124,14 triliun.
Lalu, bank swasta asing memiliki utang valas senilai USD337 juta atau sekitar Rp5,52 triliun, serta bank swasta campuran mencatatkan ULN senilai USD5,70 miliar atau setara Rp93,48 triliun.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Dinilai Stabil, Ekonom Tetap Wanti-wanti Hal Ini
Sementara untuk ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,8 miliar, atau terkontraksi 0,6 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 1,0 persen yoy.
“Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen yoy, setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen yoy,” kata Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI dikutip, Jumat 20 Juni 2025.
Baca juga: Data Terbaru! Utang Luar Negeri RI Naik 8,2 Persen Tembus USD431,5 Miliar
Seperti diketahui, BI memberikan restu kepada industri perbankan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari ULN, seiring dengan keterbatasan sumber dana dari domestik.
Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh BI adalah meningkatkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2025. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More