Hingga Agustus, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp7,817 Triliun

Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk (Persero) mencatat, sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2016, perseroan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,817 triliun kepada 200.098 debitur atau sekitar 60,1% dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp13 triliun.

Dari nilai tersebut, KUR sebesar Rp2,737 triliun disalurkan kepada usaha mikro, dan sebesar Rp5,074 triliun disalurkan kepada usaha ritel, dan KUR sebesar Rp4,7 miliar diberikan kepada TKI. Adapun sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2007 hingga Agustus 2016, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR dengan total senilai Rp36,690 triliun kepada 667.093 debitur.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, saat ini KUR merupakan salah satu alternatif pembiayaan utama bagi sektor mikro dan usaha kecil karena bunga yang lebih rendah dibanding kredit lain di segmen mikro. “Dengan konsistensi dalam menyalurkan KUR, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Rohan, di Belitung, Jumat, 23 September 2016.

Berdasarkan sub sektor UKM penerima KUR Mandiri, bidang usaha perdagangan menerima alokasi KUR Bank Mandiri sebesar Rp6,125 triliun atau 78% lalu diikuti oleh bidang usaha jasa Rp1,372 triliun dan selebihnya ke industri pengolahan, perikanan, pertanian dan TKI. Sedangkan secara regional, penyaluran KUR terbesar dilakukan di Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar Rp1,214 triliun.

Rohan menuturkan, perseroan akan memberdayakan seluruh jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri yang sebanyak 2.454 kantor, yang meliputi 994 cabang mikro dan 1.460 unit mikro di 34 provinsi. “Dengan mempertimbangkan luas jaringan penyaluran dan tren pertumbuhan penyaluran KUR ini, kami optimis dapat mencapai target Rp13 triliun dalam empat bulan terakhir,” ucapnya.

Di samping perluasan jaringan, lanjut dia, upaya pencapaian target penyaluran KUR juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi KUR yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI. (*)