Hingga Agustus 2024, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp347 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik utang baru Rp347,6 triliun atau setara 53,6 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

“Pembiayaan utang realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun, ini 53,6 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip, Selasa 24 September 2024.

Suahasil menjelaskan, pembiayaan utang tersebut mayoritas berasal dari penerbitan SBN secara neto sebesar Rp310,4 triliun. Angka ini setara dengan 46,6 persen dari target 2024 sebesar Rp666,4 triliun.

Baca juga: Naik Lagi! Utang Luar Negeri RI Kini Tembus Rp6.328 Triliun

“Kalau dibandingkan tahun lalu SBN per 31 Agustus 2023 adalah Rp183 triliun. Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita merealisasikan Rp310,4 triliun, tapi seperti yang telah disampaikan tadi kami menerima incoming inflow dari pasar SBN,” jelasnya.

Suahasil menyebut bahwa inflow ke negara berkembang atau emerging market termasuk Indonesia telah kembali pulih. Sehingga, hal itu sangat menguntungkan, sebab dapat memperbaiki yield dan biaya penerbitan utang atau biaya bunga. 

“Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia terutama Fed Fund Rate maupun kondisi Eropa dan Tiongkok kedepannya,” jelas Suahasil.

Baca juga: Waspada RI! Krisis Utang Negara di Afrika Berpotensi Bencana Buat Dunia  

Selanjutnya, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman secara neto tercatat sebesar Rp37,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang tercatat minus Rp55,7 triliun.

Suahasil memastikan bahwa pembiayaan di 2024 dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan defisit APBN, serta kondisi likuiditas pemerintah.

“Dan ketika nanti kita memasuki kuartal IV tentu kita mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I 2025. Untuk itu, pemenuhan target pembiayaan kita upayakan untuk terus on track dengan cost of fund yang terkendali,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama