Perbankan

Himbara Mulai Salurkan Dana Pemerintah, Analis Ingatkan Hal Ini

Poin Penting

  • Penyaluran Rp200 triliun dana pemerintah ke bank Himbara difokuskan untuk memperluas pembiayaan ke segmen UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi semester II/2025.
  • Mandiri telah menyalurkan 63 persen dana, BRI 45 persen dengan target 100 persen dalam dua bulan, dan BTN menargetkan seluruh Rp25 triliun terserap pada Desember 2025.
  • Meski positif untuk kinerja perbankan dan efisiensi CoF 4 persen, penyaluran kredit harus tetap hati-hati untuk menjaga NPL yang masih tinggi.

Jakarta – Penyaluran dana pemerintah senilai Rp200 triliun kepada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah mulai disalurkan utamanya ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Analis Panin Sekuritas, menilai positif aksi dari bank Himbara yang telah mulai menyalurkan dana pemerintah yang diberikan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi di semester II 2025. 

“Selain itu, penyaluran kredit ini juga akan meningkatkan kinerja perbankan, di tengah Cost of Fund (CoF) 4 persen dari dana pemerintah tersebut,” tulis manajemen dalam risetnya dikutip, 8 Oktober 2025.

Baca juga: Setelah Himbara, Purbaya Berencana Suntik Rp20 Triliun ke Bank Jakarta

Ia menambahkan, meski telah terdapat perkembangan dalam penyaluran kredit dana pemerintah tersebut, tetapi perlu dicermati penyaluran kredit juga harus dilakukan secara hati-hati demi menjaga level Non-Performing Loan (NPL) yang saat ini relatif tinggi.

Realisasi Kredit Dana Pemerintah

Diketahui, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menyalurkan Rp34,5 triliun atau 63 persen dari total likuiditas Rp55 triliun dengan fokus pada industri padat karya berorientasi ekspor dan UMKM. Penyerapan dana tersebut ditargetkan mencapai 100 persen hingga akhir tahun. 

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah menyerap Rp24,8 triliun atau sekitar 45 persen dari total likuiditas Rp55 triliun dengan fokus pada UMKM. Ini sejalan dengan posisi bank sebagai bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia. 

Baca juga: Purbaya Beberkan Syarat Agar Bank Daerah Dapat Penempatan Dana Pemerintah

Manajemen BBRI menjelaskan rata-rata penyaluran kredit BBRI bisa mencapai Rp1,5 triliun per hari dan berharap akan merealisasikan 100 persen penyaluran dana pemerintah dalam dua bulan ke depan. 

Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) juga menargetkan seluruh dana Rp25 triliun terserap seluruhnya pada Desember 2025, namun belum memberikan perincian realisasi penggunaan.

Seperti diungkapkan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Dia optimistis penempatan dana pemerintah senilai Rp25 triliun akan terserap habis di akhir 2025.

“Saya berani bilang Desember 2025 habis. Bahkan, berdasarkan pipeline yang teman-teman susun hari ini, sebenarnya teman-teman bikinnya November, tapi kita tulis resminya Desember ini akan kita habiskan (likuiditas dari pemerintah),” kata Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025 di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 September 2025 lalu.

Nixon menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun dari pemerintah sangat membantu BTN untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

5 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

6 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

6 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

7 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

8 hours ago