Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, angkat bicara terkait perkembangan situasi ekonomi global yang tengah berlangsung. Ia menyoroti pentingnya pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Kita menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini penting agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga,” ujar Kholid dikutip dari dpr.go.id, Senin, 21 April 2025.
Baca juga: Gercep Pembentukan Kopdes Merah Putih, Malang Siap Legalkan Ratusan Koperasi
Menurutnya, kebijakan impor menjadi salah satu sektor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Kholid menegaskan bahwa regulasi impor harus dijalankan secara selektif agar tidak melemahkan industri dalam negeri.
“Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional. Jadi impor boleh, tapi harus yang mendukung penguatan industri ekspor kita,” jelas politisi Fraksi PKS ini.
Genjot Perpajakan
Lebih lanjut, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan perpajakan secara signifikan. Ia menilai, pendapatan negara dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih ekspansif.
“Dengan tantangan pembangunan ke depan yang semakin besar, kita membutuhkan dorongan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan secara signifikan,” tutupnya.
Baca juga : DPR Desak Pemerintah Tetapkan Dubes AS Guna Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump
Pernyataan ini menegaskan komitmen Muhammad Kholid dalam mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berpihak pada penguatan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa.
Strategi Pemerintah Jaga Neraca Perdagangan dengan AS
Diketahui, pemerintah Indonesia tengah menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk Indonesia.
Impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak akan ditambah guna menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS.
“Impor tambahan dari AS dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Baca juga : Menko Airlangga Beberkan Sederet Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump
Menurut Bahlil, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia terhadap AS sebesar 14,5 miliar dolar AS.
Namun, menurut pencatatan Pemerintah AS, surplus tersebut bahkan mencapai 18,5 miliar dolar AS. Oleh karena itu, produk Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen.
“Salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude oil, dan BBM dari Amerika. Nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita,” ujar Bahlil.
Impor Dialihkan, Bukan Ditambah
Bahlil menegaskan bahwa usulan peningkatan impor dari AS tidak akan menambah kuota impor Indonesia secara keseluruhan. Hal itu dilakukan dengan mengalihkan impor yang sebelumnya berasal dari negara lain ke Amerika Serikat.
”Sebenarnya ini, kan, adalah sebagian kita beli dari negara-negara di middle east, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara, ini kita switch aja, kita pindah aja ke Amerika, dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita,” jelasnya.
Namun, lanjut Bahlil, apabila tarif yang diberlakukan Presiden Trump tidak dapat dinegosiasikan, maka rencana peningkatan impor dari AS tersebut tidak perlu dilakukan. (*)
Editor: Yulian Saputra
