Jakarta – Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, proyek perumahan yang akan dibangun dengan investasi Qatar bukan program rumah gratis.
Menurutnya, rumah-rumah tersebut akan diperjualbelikan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan bank milik negara seperti BRI dan BTN.
“Bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI,” katanya, dikutip Rabu, 22 Januari 2025.
Ia menjelaskan, untuk perumahan yang bakal dibangun di kawasan pedesaan, pemerintah bakal menerapkan skema berbeda. Adapun, cicilan rumahnya bakal dijamin lewat alokasi dana APBN.
Baca juga : Disaksikan Prabowo, Indonesia dan Qatar Teken MoU Pembangunan 1 Juta Rumah untuk MBR
Saat ini kata dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp18 triliun, dengan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan untuk tiap individu.
“Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.
Penandatangan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga : Hentikan, Omon-omon Rumah Gratis, Berdampak Serius Batal Beli Rumah & KPR
Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antarpemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar, Rabu, 8 Januari 2025. (*)
Editor: Galih Pratama
