Kemenkeu; Strategi tekan defisit. (Foto: Istimewa).
Jakarta – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan lelang penjualan lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Rencananya, lelang akan dilakukan pada hari ini, Selasa, 26 Juli 2016.
Target indikatif yang ditetapkan melalui lelang ini adalah sebesar Rp4 triliun. Dana tersebut rencanya akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Dari lima seri sukuk negara yang akan dilelang, empat diantaranya merupakan sukuk negara berbasis proyek (Project Based Sukuk/PBS), sementara satu seri lainnya merupakan sukuk negara jangka pendek (SPN-S).
Sukuk negara berbasis proyek yang akan dilelang yaitu seri PBS006, PBS009, PBS011, dan PBS012. Seri PBS006 akan jatuh tempo pada 15 September 2020, menawarkan imbalan sebesar 8,25%. Seri PBS009 yang akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018, menawarkan imbalan sebesar 7,75%. Selanjutnya, seri PBS011 yang akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023, menawarkan imbalan sebesar 8,75%. dan seri PBS012 yang akan jatuh tempo pada 15 November 2031, menawarkan imbalan sebesar 8,875%.
Penerbitan keempat seri sukuk negara seri PBS tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 dan Barang Milik Negara (BMN).
Sementara, sukuk negara jangka pendek yang akan dilelang yaitu seri SPN-S 27012017. Produk ini menawarkan imbalan berupa diskonto danakan jatuh tempo pada 27 Januari 2017. Penerbitan sukuk negara ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset BMN berupa tanah dan bangunan.
Lelang akan dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 28 Juli 2016. Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). (*)
Poin Penting STRK menggandeng Coco Bali Pte Ltd untuk memperkuat ekspansi global melalui peluncuran tiga… Read More
Jakarta - Sepanjang 2025, berbagai kasus korupsi menjerat para pejabat Indonesia yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan… Read More
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting PINTU meluncurkan fitur Auto DCA Explore Plans untuk memudahkan investor berinvestasi rutin dengan… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More