Pelantikan Ketua OJK
Poin Penting
Jakarta – Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengucapkan selamat atas penetapan dan pelantikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berharap kepemimpinan baru ini dapat semakin memperkuat sektor jasa keuangan nasional.
Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, melihat ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan pengawasan industri fintech ke depan.
“AFTECH juga memandang peran regulator sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan penguatan governance di tengah pertumbuhan industri yang pesat,” ucap Firlie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.
Baca juga: Rayakan 1 Dekade Perjalanan, AFTECH Pertegas Komitmen Jaga Kepercayaan dan Dorong Inovasi
Hingga saat ini, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (yoy) per Februari 2026. OJK juga memproyeksikan pembiayaan industri fintech peer to peer (P2P) lending dapat terus tumbuh positif pada 2026.
Adopsi aset digital pun kian meluas dan inklusif, tercermin dari nilai transaksi aset kripto Indonesia yang mencapai Rp482,23 triliun di sepanjang 2025, dengan jumlah investor kripto telah mencapai 20,19 juta orang. Hal ini mencerminkan semakin besarnya peran fintech dalam sistem keuangan nasional.
AFTECH menilai keberadaan formasi baru Dewan Komisioner OJK akan sangat menentukan arah penguatan tata kelola industri ke depan
“Kami melihat formasi baru Dewan Komisioner OJK akan sangat menentukan arah penguatan tata kelola industri sekaligus mendorong pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi antara sektor digital dan sektor riil,” imbuhnya.
Baca juga: Sah! Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua OJK Periode 2026-2031
Menurutnya dengan skala industri yang terus berkembang, sinergi antara regulator dan asosiasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pertumbuhan yang sehat.
Adapun, AFTECH juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan OJK, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, serta akselerasi inovasi yang berdampak langsung pada inklusi keuangan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More
Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More
Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More
Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More
Poin Penting Pelni mencatat penumpang arus balik mencapai 225.898 orang atau 67,5 persen hingga 26… Read More
Poin Penting Gubernur Jatim meminta kepala daerah menyiapkan strategi menghadapi dampak geopolitik global pada sektor… Read More