News Update

Hapus Kesenjangan, OJK Siapkan Aturan Keuangan Berkelanjutan

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mempersiapkan regulasi dalam bentuk POJK mengenai Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance). Hal ini dirasa perlu karena adanya isu kesenjangan sosial salah satunya dalam pembiayaan bagi usaha petani kecil serta pencegahan risiko sosial para pengusaha.

“Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki isu-isu kesenjangan sosial dan permasalahan lingkungan hidup yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik,” ujar Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK kala sambutannya pada acara “FGD: Mencermati Pengaturan Pembiayaan Kelapa Sawit” di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Sebagai respon terhadap isu sosial dan lingkungan hidup, OJK memang telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak 2014. Roadmap tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK untuk menjalankan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan salah satu yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

“Pada kesempatan ini, kami sekaligus ingin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat OJK akan menerbitkan POJK Keuangan Berkelanjutan,” tutur Muliaman.

Melalui regulasi yang akan segera diluncurkan ini, OJK berharap dapat menjembatani pembiayaan-pembiayaan yang berpihak kepada petani kecil swadaya melalui pengembangan skema inovasi pembiayaan yang berkelanjutan. Demikian, ini diyakini dapat mendorong terciptanya pembiayaan yang berkelanjutan.

Muliaman menambahkan, POJK yang akan meregulasi mengenai Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) ini akan segera diterbitkan paling lama akhir tahun ini.

“Melalui semangat kebersamaan mari kita dukung upaya-upaya untuk mensukseskan pembangunan melalui pembiayaan yang berkelanjutan. Dan POJK ini diharapkan akhir tahun ini sudah bisa terbit,” tandas Muliaman. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Perjanjian RI-AS Dinilai Merugikan, Celios Layangkan 21 Poin Keberatan ke Prabowo

Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More

9 hours ago

BSI Bidik 1 Juta Nasabah dari Produk Tabungan Umrah

Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More

10 hours ago

OJK Serahkan 3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana di BPR Panca Dana ke Kejaksaan

Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More

13 hours ago

BSI Tabungan Umrah Jadi Solusi Alternatif Menunggu Haji

Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More

14 hours ago

Bos OJK: Banyak Pejabat Internal Ikut Seleksi Dewan Komisioner

Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More

14 hours ago

ShopeePay Unggul di Peta Persaingan Dompet Digital 2026 Versi Ipsos

Poin Penting ShopeePay menjadi Top of Mind 41 persen versi Ipsos, paling banyak digunakan (91… Read More

14 hours ago