News Update

Hapus Kesenjangan, OJK Siapkan Aturan Keuangan Berkelanjutan

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mempersiapkan regulasi dalam bentuk POJK mengenai Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance). Hal ini dirasa perlu karena adanya isu kesenjangan sosial salah satunya dalam pembiayaan bagi usaha petani kecil serta pencegahan risiko sosial para pengusaha.

“Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki isu-isu kesenjangan sosial dan permasalahan lingkungan hidup yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik,” ujar Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK kala sambutannya pada acara “FGD: Mencermati Pengaturan Pembiayaan Kelapa Sawit” di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Sebagai respon terhadap isu sosial dan lingkungan hidup, OJK memang telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak 2014. Roadmap tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK untuk menjalankan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan salah satu yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

“Pada kesempatan ini, kami sekaligus ingin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat OJK akan menerbitkan POJK Keuangan Berkelanjutan,” tutur Muliaman.

Melalui regulasi yang akan segera diluncurkan ini, OJK berharap dapat menjembatani pembiayaan-pembiayaan yang berpihak kepada petani kecil swadaya melalui pengembangan skema inovasi pembiayaan yang berkelanjutan. Demikian, ini diyakini dapat mendorong terciptanya pembiayaan yang berkelanjutan.

Muliaman menambahkan, POJK yang akan meregulasi mengenai Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) ini akan segera diterbitkan paling lama akhir tahun ini.

“Melalui semangat kebersamaan mari kita dukung upaya-upaya untuk mensukseskan pembangunan melalui pembiayaan yang berkelanjutan. Dan POJK ini diharapkan akhir tahun ini sudah bisa terbit,” tandas Muliaman. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Setelah Kabar “Tukar Guling” Juda Agung: Independensi BI “Luntur”, dari Meritokrasi ke Politik Patronase

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group SEGALANYA bisa terjadi. Tatatan bisa saja tinggal… Read More

2 hours ago

Peluncuran Kampanye “Pensiun Gak Susah”

Kampanye ini merupakan bagian dari inisiatif Bank DBS Indonesia dan DBS Foundation dalam mendorong masyarakat… Read More

7 hours ago

7 SBN Ritel Dirilis, Masih Layak Dibeli Tahun Ini?

Poin Penting SBN Ritel masih layak dibeli tahun ini karena bersifat stabil, berisiko rendah, dan… Read More

9 hours ago

Persiapan Pensiun Sejak Dini, Ini Cara Simpel Menghitung Dana yang Dibutuhkan

Poin Penting Retirement Goal Calculator dari Bank DBS Indonesia membantu menghitung kebutuhan dana pensiun secara… Read More

10 hours ago

Bancassurance DBS Tumbuh Double Digit di 2025

Poin Penting Bisnis bancassurance Bank DBS Indonesia tumbuh double digit sepanjang 2025, sejalan dengan pertumbuhan… Read More

10 hours ago

Rupiah Anjlok Nyaris Rp17.000, Menkeu Purbaya Bantah Dampak Isu Thomas ke BI

Poin Penting Rupiah melemah ke Rp16.955 per dolar AS, namun pemerintah menegaskan pelemahan ini tidak… Read More

10 hours ago